APTI Cari Capres yang Berpihak ke Petani Tembakau

Dia menjelaskan tanpa adanya keberpihakan, maka nasib petani tembakau Indonesia yang berjumlah enam juta jiwa tersebar di 15 provinsi, akan semakin terpuruk. 

"Pihak yang peduli nasib warga industri tembakau dan kepadanya suara akan mereka berikan," jelasnya.

Menurutnya di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo, petani tembakau selalu mendukungnya. Namun, APTI menilai selama dua periode tak merasa adanya keberpihakan.

"Rezim Presiden Jokowi justru mereka nilai ingin mematikan budi daya tembakau secara perlahan, baik itu melalui regulasi yang sudah ada, maupun saat ini telah direncanakan," jelasnya.

Bukti ketidakberpihakan yang paling kasat mata, lanjut Agus, adanya kenaikan cukai rokok tiap tahun. Tentu saja, imbasnya kepada melemahnya pembelian tembakau lokal. 

Selain itu, yang menjadi catatan dari APTI yakni Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024. 

"Isinya, tak satu pun pasal bernada melindungi keanekaragaman budidaya tembakau di tingkat petani," jelasnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai era Jokowi memang tidak ada aturan yang cenderung berpihak kepada petani tembakau. 

"Ya, karena pemerintahan sekarang, dinilai tidak berpihak kepada petani tembakau yang jumlahnya 24 juta jiwa (apabila dihitung bersama dengan keluarga inti). Padahal, bicara tembakau itu tidak hanya soal rokok. Kan bisa dikembangkan untuk produk lain, atau diekspor ke luar negeri, seperti Afrika atau negara lain," ujar Trubus. 

Suka atau tidak, lanjut dia, tembakau merupakan komoditas yang strategis. Tanaman ini menghasilkan industri yang banyak memberikan pendapatan kepada negara. Serta menyerap tenaga kerja yang cukup besar.  

"Ini ada petani tembakau yang jumlahnya besar, seharusnya dibina dong. Bukan malah dibinasakan. Ingat, mereka tidak minta kerja kepada negara lho. Tapi, kerja mandiri yang memberikan dampak kepada lapangan kerja baru," kata Trubus. 

Trubus mengatakan dalam draf RPP UU Kesehatan terutama pada bagian pengaturan produk tembakau berisi tentang  larangan. Intinya, beleid ini seolah ingin mematikan industri hasil tembakau (IHT). 

Dalam draft tersebut ada pasal mengenai pelarangan iklan dan promosi produk tembakau atau, pasal yang mengharuskan setiap bungkus rokok berisi minimal 20 batang. 

"Kalau iklan dianggap tidak mendidik masyarakat untuk hidup sehat, tinggal dibuat aturan main saja yang berimbang. Bukan dengan melarang iklan atau promosi," papar Trubus. 

Sementara itu, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof Hotman Siahaan, menyebut kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengerek naik cukai rokok 11,6 persen pada 2023 jelas merugikan IHT dan petani tembakau. 

Menurutnya sektor industri ini adalah padat karya, khususnya Sigaret Kretek Tangan (SKT). Bisa dibayangkan jika sektor IHT di daerah sentra tembakau nyungsep, perekonomian daerah itu pastinya ikut jeblok. 

"Padahal, jika perekonomian daerah penghasil tembakau itu bagus, akan menopang perekonomian provinsi dan nasional," kata Hotman.