Arahan Presiden Prabowo, Airlangga: Demutualisasi Bursa Dipercepat

30 Jan 2026, 13:59 WIB

Triyan Pangastuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Konferensi Pers di Wisma Danantara. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Kondisi fundamental domestik dalam negeri dipastikan tetap kokoh
Langkah demutualisasi akan diproses tahun ini
Demutualisasi diyakini buka banyak peluang investasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memantau langsung perkembangan pasar modal Indonesia. Hal ini menyusul keputusan lembaga indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), serta penilaian dari sejumlah lembaga keuangan internasional, seperti UBS dan Goldman Sachs, yang memberikan perhatian terhadap pasar modal Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga setelah pertemuan terbatas dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, CEO Danantara, Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, serta Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

"Hari ini kami memonitor arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden secara langsung memantau perkembangan pasar modal, yang dipengaruhi oleh regulasi dan keputusan yang diambil oleh MSCI, serta lembaga rating lain seperti UBS dan Goldman Sachs," kata Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Adapun pertemuan pertemuan terbatas tersebut merupakan lanjutan dari rapat yang digelar sehari sebelumnya, Kamis (29/1/2026), yang turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.

1. Kondisi fundamental domestik dalam negeri dipastikan tetap kokoh

ilustrasi IHSG (IDN Times/Muhammad Surya)

Airlangga memastikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah dinamika pasar global dan sentimen pasar modal. Di samping itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga berjalan dengan baik.

Menurutnya pergerakan indeks harga saham gaungan (IHSG) mulai menunjukkan perbaikan atau rebound. Bila mengacu data RTI pada pukul 13.00 WIB, laju IHSG berada di level 8.329 atau menguat 96,9 poin.

"Kemarin (sore) kita lihat IHSG sudah rebound dan hari ini masuk di dalam jalur hijau. Maka pemerintah komitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas bangsa ini juga untuk kredibilitas pasar modal," tegasnya.

2. Langkah demutualisasi akan diproses tahun ini

ilustrasi pergerakan IHSG (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, pemerintah akan melakkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kredibilitas pasar modal. Salah satunya, melalui percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang sudah diumumkan dapat segera dilakukan tahun ini.

"Demutualisasi bisa langsung berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural dimana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa dan juga untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat," kata Airlangga.

Demutualisasi Bursa Efek adalah proses perubahan struktur kepemilikan Bursa Efek dari organisasi yang berbasis keanggotaan (mutual) menjadi entitas korporasi yang berbasis saham (stock company). Secara fundamental, proses ini memisahkan kepemilikan bursa (siapa yang memiliki bursa) dari keanggotaan atau hak berdagang (siapa yang berhak menjadi Anggota Bursa atau Perusahaan Sekuritas).

3. Demutualisasi diyakini buka banyak peluang investasi

ilustrasi IHSG (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, demutualisasi ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dari lembaga seperti Danantara dan agensi lainnya. Proses ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK, dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya berupa go public bagi Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat tata kelola (governance) dan keterbukaan publik di pasar modal. "Kami menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan menjaga tata kelola yang baik dan keterbukaan informasi yang transparan," tambah Airlangga.

"Terkait dengan penguatan governance dan keterbukaan publik, pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi," tegasnya.