Aturan BSU 2021, Ini 3 Perbedaannya dari Bantuan Subsidi Upah 2020

20 Agu 2021, 07:44 WIB

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menjabarkan 3 perbedaan utama bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja atau buruh. BSU merupakan salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemik COVID-19 di sektor ketenagakerjaan.

"BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh, serta membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan usahanya selama masa pandemi COVID-19, khususnya di masa PPKM," kata Anwar dalam keterangan tertulis yang dilansir Jumat (20/8/2021).

Berikut ini 3 perbedaan utama bantuan subsidi upah (BSU) 2020 dengan 2021.

1. Dari sisi cakupan, BSU 2021 hanya menyasar wilayah dengan PPKM level 3 dan level 4

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi (Dok. Kemnaker)

Perbedaan pertama BSU 2020 dengan 2021 adalah terkait cakupannya. Anwar mengatakan, di 2020 BSU menyasar seluruh wilayah Indonesia yang terdampak pandemik. Sedangkan BSU tahun 2021 hanya menyasar wilayah dengan PPKM level 3 dan level 4.

"Ini sesuai Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021," katanya.

2. Batasan upah penerima BSU

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Kedua adalah batasan upah atau gaji penerima BSU. Pada 2020, upah atau gaji maksimal penerima BSU adalah Rp5 juta. Sedangkan tahun 2021, upah atau gaji maksimal adalah Rp3,5 juta, atau sesuai UMK/UMP dengan dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi wilayah yang UMP/UMK-nya di atas Rp3,5 juta.

“Tentunya kita sangat berharap apa yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan sosial, utamanya bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM ini,” kata Anwar.

3. BSU 2021 dijanjikan lebih tepat sasaran

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Perbedaan ketiga BSU 2020 dengan 2021 adalah, Kemnaker berupaya agar penyaluran BSU tahun ini lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan menerapkan prinsip clear and clean. Clear dari sisi regulasi dan clean dari sisi data. Tujuannya adalah pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi lain, serta tidak terjadi duplikasi data.

“Sehingga BSU jangan sampai menjadikan duplikasi penerima. Oleh karena itu, penerima BSU tidak akan menerima program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM),” papar Anwar.

Pada sisi data ini, Anwar mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data calon penerima BSU.

“Ini kalau clean dan clear bisa dikawal dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun 2020 dan tentunya akan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengimplementasikan bantuan BSU,” jelasnya.