Awas, Importir Pakaian Bekas Bisa Kena Denda Rp5 Miliar hingga Penjara

Adapun sederet aturan yang mengatur larangan impor pakaian bekas ilegal adalah sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 112 dimana sanksi bagi importir yang memperdagangkan barang yang dilarang pemerintah dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

"Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah)," bunyi aturan tersebut.

Aturan kedua tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut diatur dalam Pasal 62 ayat 1 dimana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Hal ini berlaku bagi pelaku usaha yang berjualan melalui secara online, termasuk platform belanja online (e-commerce).

Keempat, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kelima, pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Dalam aturan Permendag itu, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dengan uraian Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dan tertera di bagian IV Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Pemerintah mencatat sejak awal tahun hingga Maret 2023, pemerintah sudah memusnahkan pakaian bekas impor sebanyak 14.934 bal senilai Rp118 miliar. Pemusnahan ini memiliki tujuan untuk melindungi pelaku industri tekstil dalam negeri.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan pemusnahan ini merupakan komitmen Kemendag dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen serta industri tekstil dalam negeri.

Dengan rincian, pemusnahan telah dilakukan di Pekanbaru sebanyak 730 bal dengan nilai Rp10 miliar, di Sidoarjo sebanyak 824 bal senilai Rp11 miliar, di Cikarang sebanyak 7.580 bal senilai Rp80 miliar dan di Batam sebanyak 5.800 bal dengan total nilai Rp17 miliar.

"Jadi totalnya itu dari operasi awal tahun sampai Maret ini,"ucap Moga.

Kasubdit 1 Indag Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Yuldi Yusman mengatakan proses pemeriksaan para importir penyedia baju bekas impor ilegal terus dilakukan di beberapa daerah. Dia menyebut total ada sebanyak 12 titik daerah yang sudah diproses secara penuh oleh kepolisian, di antaranya sudah menetapkan sejumlah tersangka.

"Kerjasama dengan teman-teman Bea dan Cukai tingkatkan pengawasan sektor hulu, jadi kami tingkatkan pengawasan. Jangan sampai pakaian bekas masih ada yang masuk NKRI, jika ada yang masuk akan kami lakukan tindakan hukum dengan menggunakan undang-undang yang berlaku," tutur Yuldi.

Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.