Bahlil Dianggap Jadi Juru Damai Arsjad-Anindya

Menurut Qodari, ada empat alasan utama Bahlil bisa dianggap juru damai Kadin. Pertama, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil memiliki otoritas moral yang kuat di Kadin, mengingat banyak anggota Golkar yang juga aktif di organisasi tersebut.

"Golkar adalah Kadin, terutama di masa lalu. Ya, sekarang memang sudah lebih beragam, tetapi nuansa kegolkarannya itu sangat besar," ucap dia.

Kedua, posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM memberikan bobot politik yang signifikan dalam proses mediasi. Peran penting ini membuat sosok Bahlil memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik dan ekonomi nasional. 

"Tentunya posisi Bahlil sangat strategis sebagai salah satu menteri penting di kabinet saat ini, yaitu Menteri ESDM. Jadi, itu juga punya pengaruh yang besar," kata Qodari.

Ketiga, pengalaman Bahlil sebagai mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2015-2019 menambah kredibilitasnya di mata dua pihak yang bertikai. Pasalnya, Hipmi dan Kadin memiliki anggota yang seringkali tumpang tindih, menjadikan Bahlil sebagai figur yang tepat untuk menyatukan perpecahan. 

"Hipmi itu identik dengan Kadin juga. Variabel ini membuat Bahlil punya posisi tawar yang besar untuk bisa mempertemukan kedua kelompok," ujar dia.

Terakhir, kedekatan Bahlil Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, memperkuat posisinya sebagai mediator. Kedekatan ini membuat upaya damainya lebih mudah diterima oleh Arsjad dan Anindya. 

"Jadi, Bahlil ini bukan hanya sebagai Bahlil, tetapi juga representasi dari dua tokoh besar, yaitu Jokowi dan Prabowo," ucap dia.

Kadin bersatu dianggap sebagai angin segar bagi dunia usaha dan pemerintahan ke depan, terutama dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Qodari, dukungan dari kalangan pengusaha, khususnya yang tergabung dalam Kadin, sangat krusial untuk mencapai target tersebut. 

"Kita tahu bahwa target pertumbuhan ekonomi dari Pak Prabowo sangat tinggi, yaitu 8 persen. Ada banyak program-program yang membutuhkan dukungan dari pengusaha, seperti kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian bidang kesehatan, dan hilirisasi," tuturnya.

"Semua itu tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari kalangan dunia usaha yang organisasinya adalah Kadin," imbuh dia.