Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat konferensi pers mengenai Hilirisasi Nikel 2023. (IDN Times/Triyan)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia secara tegas menentang rekomendasi International Monetary Fund (IMF) yang meminta Indonesia untuk tidak melanjutkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri dengan menyetop ekspor komoditas.

Menurut Bahlil, rekomendasi yang diberikan IMF kepada Indonesia salah arah. karena tidak sesuai dengan kondisi riil. Alhasil, pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah komoditas tambang.

"Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dan larangan ekspor tetap kita lakukan," tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).

1. Hilirisasi strategi Indonesia jadi negara maju

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Bahlil menuturkan, hilirisasi merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk menjadi negara maju.

Bahlil menyebut, negara negara di kawasan Eropa pada abad ke-16 telah memulai industrialisasi sektor tekstil. Amerika Serikat tahun 1930 telah mengenakan tarif impor sebesar 40 persen yang bertujuan untuk membangun industri dalam negeri.

Selain itu, ada China yang pada tahun 1980-an, menetapkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produknya harus mencapai 80 persen. Serta Firlandia, yang pada 1986 menerapkan kebijakan bahwa investor asing tidak boleh memiliki saham lebih dari 20 persen.

"Negara-negara itu pun pada akhirnya menjadi negara-negara hebat. Ini sejarah, apakah kita Indonesia tidak boleh mengikuti jejak mereka?," ungkapnya.

2. Permintaan IMF dinilai punya standar ganda

Editorial Team

Tonton lebih seru di