Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

  • Perminas dibentuk untuk kelola logam tanah jarang dan komoditas strategis lainnya

  • Pemerintah dan Danantara menggelar pertemuan terkait badan usaha baru tersebut

  • Danantara masih mengkaji kondisi 28 perusahaan yang izinnya telah dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyiapkan badan usaha milik negara (BUMN) tambang baru bernama Perminas untuk mendapatkan penugasan dalam pengelolaan tambang-tambang mineral strategis.

Perminas sendiri didirikan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kalau Perminas itu kan kami siapkan untuk diberikan penugasan dalam rangka pengelolaan tambang-tambang mineral strategis," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

1. Kelola logam tanah jarang dan komoditas strategis lainnya

ilustrasi tambang (unsplash.com/consoledotlog)

Bahlil menjelaskan, penugasan tersebut mencakup pengelolaan komoditas bernilai strategis, seperti logam tanah jarang, serta sejumlah komoditas strategis lainnya. Namun, dia belum merinci lebih jauh jenis mineral yang akan dikelola oleh Perminas.

Terkait pernyataan BPI Danantara mengenai kemungkinan Perminas mengelola tambang emas Martabe yang sebelumnya dikelola oleh swasta, Bahlil menyampaikan hal itu masih dalam tahap pembahasan.

Sementara itu, saat ditanya apakah Perminas dalam waktu dekat akan mengelola tambang yang sudah ada, Bahlil menyatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan selanjutnya.

"Nanti, masih dalam pembahasan ya kita akan bahas," ujar mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

2. Pemerintah dan Danantara menggelar pertemuan

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. (IDN Times/Trio Hamdani)

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan pihaknya membahas lebih lanjut terkait badan usaha baru tersebut dalam rapat bersama menteri koordinator (menko) pada Kamis (29/1/2026) pagi.

"Ya sebetulnya kami baru, saya kan baru meeting-in besok," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

3. Danantara masih kaji kondisi 28 perusahaan

ilustrasi tambang (pexels.com/Vlad Chețan)

Rosan menjelaskan, pembahasan yang dilakukan Danantara tidak hanya terkait satu perusahaan atau satu aset tertentu. Menurutnya, pihaknya juga tengah melihat kondisi 28 perusahaan lain yang izinnya telah dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menuturkan, kajian tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi perusahaan secara menyeluruh, termasuk keberadaan tenaga kerja yang masih beraktivitas di lokasi.

"Nah, kan mesti ada melibatkan beberapa kementerian lain ya. Jadi yang pasti kami akan tindak lanjuti itu semua," ujar dia.

Editorial Team