Banggar Minta Pemerintah Beberkan Kondisi Rupiah secara Obyektif

Dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, Said meminta semua pihak bersama-sama meningkatkan tali gotong royong. Di sisi lain, pemerintah juga harus mampu meningkatkan kepercayaan rakyat. 

Oleh karena itu, dia meminta elit politik untuk mengesampingkan dulu berbagai kepentingan sesaat yang berkaitan dengan politik. Lantaran, jika laju ekonomi makin memburuk maka masyarakat akan menghadapi risiko paling awal. 

"Tragisnya, menghadapi situasi sulit, para pemimpin dan elit politik makin centang perenang (berantakan)," ujar Said. 

Faktor rupiah melemah disebabkan oleh arah kebijakan the Fed yang diperkirakannya akan bertahan dengan suku bunga tinggi serta ketidakpastian geopolitik global yang akan mendorong kebijakan restriktif oleh masing-masing negara untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. 

"Sejak the Fed, Bank Sentral Amerika Serikat memberlakukan suku bunga tinggi, sebagai respons atas inflasi tinggi akibat kenaikan harga komoditas global karena pecahnya Perang Rusia dan Ukraina, sejumlah mata uang lokal mengalami tekanan hebat, di antaranya Lira, Yen, Won, Bath, Real, Peso hingga Rupiah, semuanya terjerembab," tutur Said. 

Said pun memberikan tujuh catatan agar pemangku kebijakan fiskal dan moneter kian memperkuat kebijakan struktural perekonomian nasional. Dari sisi teknokratis, menurut dia, hendaknya pemangku kebijakan fiskal dan moneter kian memperkuat kebijakan struktural perekonomian nasional, yakni:

1. Memastikan tata kelola devisa, terutama devisa hasil ekspor sumber daya alam berjalan optimal untuk memperkuat cadangan devisa. Berikan kebijakan insentif dan sanksi yang sepadan untuk menopang tata kelola devisa nasional.
2. Terus melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif, dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh sebab aliran masuk investasi portofolio kembali positif pada triwulan II 2024 (sampai dengan 30 Mei 2024) secara neto tercatat sebesar 3,3 miliar dolar AS. Artinya, peluang ini perlu terus di jaga oleh pemerintah dan BI.
3. Perketat kebijakan impor, terutama pada sektor sektor yang makin menggerus devisa, dan memukul sektor industri dan tenaga kerja. Importasi hendaknya difokuskan sebagai kebijakan jangka pendek untuk menambal defisit pangan dan energi yang terus berlanjut.
4. Pemerintah perlu memastikan SBN sebagai instrumen yang menarik bagi investor asing, dengan yield yang moderat agar tidak menjadi beban bunga. Pemerintah juga perlu memastikan stand by buyer untuk SBN sebab SBN telah menjelma menjadi sumber pembiayaan penting bagi kelangsungan APBN.
5. Pemerintah perlu memperluas dan makin kreatif untuk menopang kebutuhan pembiayaan di tengah likuiditas nasional dan global yang makin ketat dan terbatas. Libatkan berbagai organisasi masyarakat dan asosiasi pengusaha yang menghimpun likuiditas besar ikut berpartisipasi dengan saling menguntungkan.
6. Berbagai kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mengurangi dolar AS sebagai pembayaran internasional, dengan membuat sejumlah local currency swab terasa belum terlihat outcome-nya. Untuk itu, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan ini sesegera mungkin dapat diandalkan, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS perlahan bisa di kurangi.
7. Pemerintah dan BI perlu antisipasi kebutuhkan likuiditas valas terhadap kebutuhan pembayaran utang pemerintah, BUMN dan swasta dengan meningkatkan kebijakan hedging agar tidak makin membebani sektor keuangan.