Bantu Warga Terdampak Krisis Energi, Thailand Ajukan Utang Rp215,81 T

Keputusan pemerintah Thailand didorong oleh peningkatan konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dunia. Anutin mengatakan, masalah harga energi kini telah berdampak pada harga pangan dan menambah beban biaya hidup masyarakat.

Dia menekankan, situasi yang terjadi saat ini tidak biasa dan memerlukan tindakan nyata.

"Tugas pemerintah adalah mencegah risiko ekonomi Thailand masuk ke masa inflasi tinggi dan pertumbuhan yang melambat, atau stagflasi. Hal ini harus dilakukan tepat waktu," katanya, dilansir JIJI Press.

Ia menambahkan, keputusan darurat ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan tersebut adalah meringankan beban biaya hidup masyarakat dan mempercepat perubahan sektor energi agar lebih kuat untuk jangka panjang. Tanpa penanganan cepat, daya beli masyarakat yang turun dan kenaikan harga barang bisa menimbulkan masalah ekonomi yang panjang.

Menurutnya, situasi ini juga menjadi kesempatan bagi Thailand untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Ia memastikan, pemerintah akan tetap mengatur keuangan negara dengan ketat selama program pinjaman ini berjalan.

Berdasarkan rencana yang disetujui, dana sebesar 200 miliar baht (Rp107,9 triliun) akan digunakan untuk bantuan langsung. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban rumah tangga, petani, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang paling terdampak oleh kenaikan harga energi.

Sisa dana pinjaman akan dipakai untuk proyek energi jangka panjang. Proyek ini mencakup pengembangan energi terbarukan, penggunaan kendaraan listrik, pembuatan infrastruktur pengisian daya, serta pelatihan pekerja untuk mendukung ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Anutin menyatakan, langkah ini bertujuan untuk menciptakan biaya energi yang stabil dan bersaing di masa depan. Dia juga berjanji dana akan disalurkan langsung kepada masyarakat.

"Dana ini akan langsung diberikan kepada rakyat. Tidak akan ada proyek perantara yang tidak penting antara pemerintah dan kebutuhan mendesak masyarakat," kata Anutin, dilansir Bangkok Post.

Kelompok utama penerima bantuan adalah petani, pelaku UMKM, serta warga berpendapatan rendah dan menengah. Bantuan akan diberikan dalam bentuk potongan harga untuk kebutuhan bertani, pengurangan biaya produksi, dan bantuan dana untuk konsumsi agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Juru Bicara Kantor Perdana Menteri Thailand, Ratchada Thanadirek mengatakan, keputusan darurat ini akan diserahkan ke parlemen pada 14 Mei 2026. Pemerintah juga akan membuat tim pengawas untuk memastikan dana pinjaman disalurkan secara terbuka.

Meskipun jumlah pinjaman cukup besar, Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas memastikan utang negara tetap aman. Ia mengatakan, perbandingan utang terhadap produk domestik bruto (PDB) akan dijaga di bawah batas aturan yang berlaku, yaitu 70 persen.

Namun, langkah pemerintah ini mendapat kritik. Beberapa partai oposisi menilai keputusan ini berpotensi melanggar hukum karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai keadaan darurat. Partai Demokrat berencana mengumpulkan dukungan untuk meninjau kembali keputusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi hal itu, Anutin menyatakan, keputusan tersebut telah melewati semua proses hukum dan disahkan oleh Raja.

"Mulai sekarang, saya yang akan bertanggung jawab atas keputusan ini," kata Anutin.