Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rana Sanaullah, pada Senin (11/6/2022) mengatakan bahwa International Monetary Fund (IMF) tidak mencairkan paket dana pinjaman sebesar 6 miliar dolar sesuai yang dijanjikan. Hal itu membuat Pakistan masih di ambang krisis ekonomi.
Rana mengatakan, Pakistan sedang menghadapi situasi ekonomi yang paling sulit. Di sisi lain, pemerintah Pakistan juga telah menerima persyaratan IMF yang sebenarnya tidak mereka suka.
Bantuan IMF senilai 6 miliar dolar memang dikabarkan telah dihentikan. Walau begitu, masih ada harapan bagi Pakistan untuk menerima dana pinjaman lagi dari IMF, mengingat negara tersebut telah mencabut subsidi bahan bakar.
Subsidi bahan bakar merupakan persyaratan utama bagi Pakistan agar bisa mendapatkan dana dari IMF. Walau Pakistan sudah menerapkan pencabutan subsidi bahan bakar beberapa bulan lalu, tak ada sinyal IMF akan mencairkan dana dalam waktu dekat.
Padahal, pemerintah sangat berharap bisa mendapatkan pinjaman demi mengatasi permasalahan ekonomi di negaranya. Setelah program IMF menemui jalan buntu, kreditur Pakistan lainnya seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank juga menghentikan dukungan anggaran.
Pakistan juga telah memutuskan untuk meminjam 5,5 triliun rupee Pakistan dari pemberi pinjaman internasional lainnya pada 2022 ini, demi mempertahankan cadangan devisanya.
Dalam anggaran tahunannya, Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah memproyeksikan bahwa mereka hanya akan meminjam 3,17 triliun rupee dari sumber internasional.
Namun, anggaran tersebut tidak termasuk pembiayaan dari IMF, Arab Saudi dan deposit SAFE China. Para pemimpin bisnis Pakistan telah memperingatkan bahwa Pakistan sedang memiliki iklim investasi yang tidak aman, akibat kebijakan pemerintah yang seakan-akan berusaha mencegah investor masuk.
"Kita tidak memiliki kesinambungan kebijakan ekonomi. Harus ada tim yang terpisah untuk masalah ekonomi dan politik agar kebijakan tetap utuh. Jika tidak, itu akan terus mempengaruhi investor asing dan lokal," kata mantan wakil presiden Federasi Kamar Dagang dan Industri Pakistan (FPCCI), Saqib Fayaz Magoon, dilansir The Hindustan Times.
Pemerintah Pakistan dikabarkan harus membayar utang sebelumnya sebesar 21 miliar dolar AS. Padahal, defisit transaksi berjalan Pakistan diproyeksikan sebesar 12 miliar dolar AS.
Pakistan membutuhkan sekitar 3,16 miliar dolar AS untuk membayar obligasi dan pinjaman dolar tahun 2022 ini. Selain itu, Pakistan juga membutuhkan dana sebesar 1,52 miliar dolar AS untuk membayar obligasi dan pinjaman yang jatuh tempo pada 2023, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.
Pemerintah Pakistan sendiri belum mengumumkan lembaga internasional apa saja yang akan memberikan pendanaan atau pinjaman dalam waktu dekat. Jika situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan nasib Pakistan akan seperti Sri Lanka.