Jakarta, IDN Times - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan meski bantuan pangan dihentikan hingga pemilahan umum (pemilu) 2024 mendatang, namun beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap disalurkan.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa program SPHP harus tetap berjalan di tengah keputusan penghentian sementara bantuan pangan. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan memastikan ketersediaan stok beras di pasaran.
Arief mengungkapkan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Bayu Krisnamurthi untuk melakukan penghentian sementara bantuan pangan beras mulai 8 hingga 14 Februari 2024.
Kendati demikian, program lain tetap dilanjutkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga.
"Tetapi kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip dari Antara , Jumat (9/2/2024).
Arief menegaskan bahwa program bantuan pangan maupun beras SPHP yang disalurkan selama ini tidak memiliki kepentingan politik di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Adapun pilpres akan digelar pada 14 Februari mendatang.
Dia menyampaikan, program bantuan pangan dan beras tersebut justru untuk membantu masyarakata menengah ke bawah di tengah naiknya harga.
""Percayalah bahwa tidak mungkin kami melakukan itu, kita harus jaga sama-sama," ujarnya.
Adapun penyaluran SPHP pada tahun ini sebanyak 1,2 juta ton. Dia menjelaskan, dalam kemasan beras SPHP tersebut memuat logo Bapanas dan Perum Bulog agar masyarakat secara luas juga bisa saling mengawasi.
"Bahwa beras ini adalah beras pemerintah," ucap dia.
Dia mengungkapkan, bantuan beras SPHP terbukti turut membantu perekonomian nasional untuk tetap menjaga inflasi di level rendah, 2,57 persen. Selain itu, membantu masyarakat menengah ke bawah untuk tetap bisa membeli beras.
Arief pada Rabu (7/2/2024) lalu mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara untuk menghormati berbagai tahapan pemilu. Selain itu, mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Dia menambahkan, penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga menegaskan tidak ada politisasi bantuan pangan.
"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data," tutur Arief.
Bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 15 Februari atau sehari setelah pemungutan suara. Bapanas akan melanjutkan lagi bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Arief berharap siapa pun presiden yang akan terpilih kelak dapat melanjutkan dengan baik bantuan pangan tersebut.
"Kan nanti ada quick count nih tanggal 14 sore, kan udah ketemu tuh (pemenangnya). Badan Pangan tetap mengerjakan tugasnya negara. Negara ini harus hadir buat masyarakat, itu amanah undang-undang," kata dia.