Jakarta, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti lima permasalahan yang dihadapi BUMN. Hal itu dinilai telah merusak strategi bisnis di lingkungan BUMN.
Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo menyebut lima masalah itu mulai dari konflik kepentingan, persaingan yang tidak sehat antar BUMN, bias penilaian kinerja, survival cost yang sangat tinggi, dan moral hazard yang tinggi.
Edy menekankan urgensi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat bagi BUMN dalam mencapai tujuan strategis dan menghadapi berbagai tantangan.
"Bagi BUMN di Indonesia, tentu hal tersebut juga harus menjadi perhatian yang seharusnya tidak berhenti di hal prosedural, namun juga memenuhinya secara substantif," ungkap Edy dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (18/5/2024), dikutip dari ANTARA.
Edy mendorong BUMN mengadopsi praktik governance, risk, and compliance (GRC) yang telah diterapkan di industri perbankan, di mana masing-masing aspek diatur dengan peraturan dan ditambahkan aspek ESG menjadi environmental, social, governance, risk, and compliance (ESGRC).
"BUMN juga harus mampu beradaptasi dengan isu-isu global seperti perubahan iklim dan menunjukkan kepedulian terhadap aspek ESG," ujarnya.
Di sisi lain, BPK merumuskan tiga strategi perubahan untuk meningkatkan efektivitas audit Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertama adalah implementasi integrated audit approach untuk integrasi pemeriksaan kinerja dan kepatuhan yang fokus pada kebijakan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
Strategi kedua adalah pemeriksaan kinerja mandatory terintegrasi pada BUMN signifikan yang didukung oleh big data dan data analytics yang kuat. Ketiga yaitu peran aktif BPK dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendorong penguatan fungsi governance dan risk management yang dimulai dari Kementerian BUMN, Holding dan BUMN.
"Diharapkan dengan upaya bersama, tata kelola dan penguatan manajemen risiko BUMN, BUMN dapat mencapai tujuannya secara optimal dan berkontribusi pada pembangunan nasional," ujarnya.