Begini 4 Fase yang Harus Dilakukan Sebelum hingga Selesai Bencana

10 Sep 2019, 07:00 WIB

ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mulai menyosialisasikan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). Kemenpar akan memulai proyek ini dengan tiga daerah perwakilan yang menjadi pilot project yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) mewakili daerah Indonesia Timur, Jawa Barat mewakili daerah Tengah dan Riau mewakili Timur.

Ketiga provinsi tersebut akan mendapat sosialisasi selama sebulan dan akan menjadi benchmark bagi wilayah lain untuk mengembangkan MKK.

"Itu (MKK) sudah terjadi, yang sudah terjadi. Itu yang kita jadikan pedoman. Mungkin sebulan ini selesai ketiga pilot project," kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, Jakarta Pusat, Senin siang (9/9).

Lalu, bagaimana MKK ini bekerja? Berikut penjelasan Kepala Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar Guntur Sakti yang juga berperan sebagai Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC).

1. Fase kesiapsiagaan

IDN Times/Helmi Shemi

Fase ini merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata berjalan secara normal dan berada pada tahapan prakrisis ketika dilakukan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi
krisis.

Apa saja yang dilakukan?

Pertama adalah menyiapkan dokumen rencana aksi kesiapsiagaan dan mitigasi. Kedua tindakan mitigasi krisis mencakup inventarisasi, koordinasi, sinkronisasi, implementasi, evaluasi. Selanjutnya, menyusun pola penanganan fase tanggap darurat dan pemulihan. Keempat, peningkatan kapasitas SDM.

Kelima, membentuk dan mengelola jejaring dengan pelaku kepentingan. Keenam, menyiapkan dan mengalokasikan anggaran. Tujuh, mengkoordinasikan penggunaan perlengkapan dan peralatan dengan unit kerja lain. Delapan, mengelola dokumentasi informasi dan pengetahuan terkait MKK. Terakhir, mengelola data terkait ekosistem
pariwisata.

2. Fase tanggap darurat

BNPB

Fase ini merupakan fase krisis yang memerlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Ada 5 hal utama yang dilakukan, asesmen dan Pemantauan Informasi, membentuk Pusat Krisis Kepariwisataan (Tourism Crisis Center/TCC), strategi komunikasi, pelayanan wisatawan dan analisis dampak.

"Pada kegiatan asesmen yang dilakukan adalah menghimpun data, pemantauan informasi dan menentukan status krisis. Sementara untuk strategi komunikasi salah satunya adalah menghentikan promosi destinasi terdampak dan membuat pernyataan resmi," papar Guntur.

Adapun untuk pelayanan wisatawan yang perlu dilakukan Pemda adalah: Atraksi berupa hiburan, akomodasi, transportasi, konsumsi dan administrasi.

3. Fase Pemulihan

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Fase ini merupakan fase setelah diputuskan berakhirnya Fase Tanggap Darurat yang berada pada tahapan pascakrisis dan diperlukan upaya pengembalian kinerja ekosistem pariwisata.

4 Hal yang termasuk fase pemulihan adalah, pemulihan SDM dan industri pariwisata, pemulihan destinasi, dan pemulihan pemasaran. Untuk pemulihan SDM dan industri pariwisata beberapa cara yang dilakukan adalah, melakukan trauma healing kepada SDM Pariwisata dan masyarakat serta relaksasi di bidang keuangan dan asuransi serta tambahan modal usaha.

"Demikian juga dengan relaksasi di utilitas dasar, seperti air, listrik, dan telepon," sebut Guntur.

Sementara untuk pemulihan destinasi yang dilakukan adalah: Melakukan rehabilitasi kerusakan melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. "Baik dari atraksi, aksesbilitas dan amenitas," ucap Guntur.

4. Fase normalisasi

http://ardiannugroho.com

Ini merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata mulai diupayakan berjalan kembali secara normal pascakrisis.

"Pada normalisasi, ada koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan berbagai acara di destinasi pascakrisis. Bekerja sama dengan pihak lain untuk membangun kembali ekosistem pariwisata berbasis peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Krisis di masa yang akan datang," jelas Guntur.

Pemerintah akan menyelenggarakan berbagai event dan acara pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE) di destinasi pascakrisis dan juga peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Krisis Kepariwisataan.