Begini Strategi Menhub Atur Arus Balik Penyeberangan Sumatra-Jawa

Sejumlah strategi pun telah disiapkan, antara lain percepatan aktivasi tiba-bongkar-berangkat (TBB) saat terjadi peningkatan kendaraan, disertai simulasi kapasitas layanan pada skema 5 dan 6 dermaga guna memastikan daya tampung optimal.

Antisipasi juga dilakukan terhadap potensi titik crossing di Bakauheni agar tidak menghambat arus bongkar muat, serta optimalisasi rest area melalui koordinasi intensif dengan kepolisian dalam pengaturan distribusi dan arus kendaraan.

Selain itu, dilakukan evaluasi penggunaan dermaga non-TBB dan pengaturan jumlah kapal agar tetap efisien, serta menyiapkan opsi penggunaan lintas alternatif Pelabuhan Panjang–Krakatau Bandar Samudra (KBS) apabila terjadi penumpukan kendaraan.

Pemanfaatan teknologi juga diperkuat melalui penggunaan drone untuk pemantauan secara real-time, khususnya di wilayah Bakauheni guna mengidentifikasi potensi antrean secara cepat dan akurat.

Di sisi hulu, optimalisasi buffer zone, rest area dalam penerapan mekanisme delaying system di Pulau Sumatra dilakukan melalui koordinasi bersama Korlantas Polri untuk menahan kendaraan sebelum memasuki pelabuhan.

Selain itu, peningkatan kewaspadaan dilakukan pada titik rawan, seperti area penjualan oleh-oleh di turunan flyover yang berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas.

Dudy menegaskan, hasil evaluasi arus mudik menjadi dasar dalam menyempurnakan strategi arus balik, mengingat potensi pergerakan masyarakat masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.

“Setiap catatan selama arus mudik harus segera kita perbaiki. Jangan menunggu masalah membesar. Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan,” ujar dia.

Berdasarkan hasil evaluasi, puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026. Secara umum penyelenggaraan berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat sejumlah catatan penting, salah satunya terkait penerapan mekanisme TBB yang baru optimal di 3–4 dermaga.

Ke depannya, Dudy meminta agar mekanisme TBB dapat diberlakukan lebih cepat dan diperluas hingga 5–6 dermaga untuk meningkatkan kapasitas layanan serta menekan potensi antrean.

“Penerapan TBB harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Jika terjadi lonjakan, harus bisa segera diberlakukan secara optimal,” kata Dudy.

Dudy pun turut menyoroti pentingnya pengendalian arus kendaraan (flow) di dalam kawasan pelabuhan agar antrean tidak meluas hingga keluar area pelabuhan.

Di sisi lain, pengaturan di kawasan penyangga turut menjadi sorotan, seperti di kawasan Indah Kiat yang memerlukan rekayasa operasional berupa penambahan atau pelebaran akses bongkar muat guna menghindari perpotongan arus kendaraan.

Sementara itu, aktivitas pembelian tiket juga menjadi evaluasi, dengan perlunya perluasan radius zona pembelian tiket lebih dari 4 km untuk meminimalkan penumpukan di titik-titik krusial menuju pelabuhan.

Dudy menegaskan pentingnya penerapan sistem tiket Ferizy dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket untk mencegah praktik percaloan dan meningkatkan ketertiban layanan.

“Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan, ketertiban, dan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.