Begini Strategi Sri Mulyani Jaga Inflasi 2-4 Persen Tahun Depan
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memproyeksikan laju inflasi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2022 pada kisaran 2,0 hingga 4,0 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun menyampaikan beberapa strategi dari pemerintah guna merealisasikan proyeksi tersebut.
"Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas moneter, Bank Indonesia, untuk
merumuskan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang tepat dalam
menjaga laju inflasi nasional pada level yang rendah dan stabil," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna dengan DPR RI, Senin (31/5/2021).
1. Pemerintah tetap melakukan strategi 4K
Pengendalian laju inflasi nasional untuk bisa tetap pada kisaran 2,0 hingga 4,0 persen juga bakal diwujudkan dengan penerapan strategi 4K.
Sri Mulyani menjelaskan, strategi 4K tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang semuanya dilakukan dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
"Keseluruhan strategi ini tetap diletakkan dalam konteks percepatan pemulihan aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung," imbuh dia.
2. Menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas industri agar tetap stabil
Selain itu, strategi lainnya yang bakal dilakukan pemerintah untuk menjaga laju inflasi tetap pada kisaran 2,0 hingga 4,0 persen pada 2022 adalah mengelola risiko administered price. Caranya dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang terukur guna menjaga arah pemulihan aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas industri.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha sekeras mungkin menjaga nilai tukar atau kurs rupiah tetap bergerak stabil sesuai dengan fundamentalnya.
"Nilai tukar yang stabil akan meminimalkan risiko transmisi imported inflation terutama dari gejolak harga komoditas di tingkat global. Fluktuasi inflasi volatile food juga harus terus dikendalikan agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian akses terhadap bahan pangan," jelasnya.
3. Pemerintah terus memantau fluktuasi harga minyak mentah dunia
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengakui akan tetap memantau pengaruh fluktuasi harga minyak mentah dunia terhadap inflasi.
Pasalnya, harga minyak mentah dunia saat ini masih cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan minyak gas, tetapi juga dapat menjadi risiko bagi besaran subsidi energi yang sanggup memengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pesatnya arah pergerakan harga minyak mentah dunia juga tak terlepas dari pandemik COVID-19 dan mulai berkembanganya penggunaan energi alternatif dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi hijau atau green economy.
Pemerintah pun mewaspadai dan mengantisipasi kenaikan harga minyak dalam jangka menengah sebagai imbas dari penggunaan energi alternatif tersebut.
"Pemerintah memandang asumsi harga minyak di tahun 2022 dalam kisaran 55 dolar hingga 65 dolar AS per barel mencerminkan dinamika dan ketidakpastian
di atas," kata Sri Mulyani.