Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki ambisi serius untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam dua atau tiga tahun masa pemerintahannya nanti.
Jika melihat rekam jejak pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terkahir angka tersebut rasanya mustahil dicapai. Namun, pemerintah optimistis target itu dapat tercapai sesuai skenario Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) Indonesia Emas 2045.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, pemerintah mendatang bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3 persen pada tahun ketiga dan 7,8 persen pada tahun keempat sehingga reratanya ada pada angka 7,7 persen selama lima tahun.
Adapun target itu akan dilakukan melalui rencana jangka pendek dan jangka panjang.
"Jangka pendeknya, program Makan Bergizi Gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal sehingga memicu permintaan agregat," kata Amalia dalam seminar bertema Urgensi Industriliasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 persen di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Sejalan dengan itu, Amalia mengatakan pihaknya akan mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan efek berganda. Salah satunya dengan industrialisasi sebagai rencana jangka panjangnya.
Ke depannya, pengembangan industri akan semakin terfokus pada hilirisasi industri prioritas seperti industri sumber daya (agrobisnis, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar, industri padat karya, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis riset dan inovasi, industri berteknologi menengah tinggi, dan industri kreatif.
“Kita mau industri itu menjadi jangkar dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas," ujar Amalia.
Di sisi lain, Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat transportasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), I Made Dana Tangkas mengungkapkan, pemerintah perlu memberikan perhatian bagi lima industri.
Kelima industri itu adalah manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi. Menurut Made, pelaku usaha bisa menerapkan strategi kunci untuk mendorong industrialisasi.
"Pertama, kolaborasi dengan pemerintah dalam pemanfaatan insentif dan pembangunan infrastruktur. Kedua, diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber," ujar Made.
"Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Keempat, komitmen pada keberlanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," sambungnya.
Sementara itu, Pendiri dan Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tidak cukup untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah yang besar.
“Semua negara yang masuk ke negara maju mereka mempunyai lompatan ekonomi. Ada lompatan pendapatan per kapita. Sementara Indonesia sangat minimal dalam pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Hendri menambahkan, pemerintah mendatang dapat melakukan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas supaya bisa keluar dari jebakan negara menengah (middle income trap).
"Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," kata Hendri.
Pemerintah, sambung Hendri bisa melibatkan semua pihak dan memberikan akses untuk terlibat dalam memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan tidak bisa mendapatkan pendapatan karena tidak bisa bekerja.
"Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja, tapi pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar orang bisa melakukan sesuatu," ujar dia.
Kedua, merevitalisasi industri yang bisa jadi kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi. Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Menurut dia, industri manufaktur bisa menjadi jangkar untuk membangun membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung.
Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Bagi dia, pemerintah seharusnya bukan hanya membuat keamanan untuk konsumen melainkan juga bagi pasar.
Hendri mencontohkan perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global seharusnya dilakukan lebih terukur dengan berdasarkan pengembangan industri nasional baik hulu-hilir dan besar-kecil.
“Kita membutuhkan kebijakan secara komprehensif dan inklusi,” ujarnya.