Belum ada dokumen resmi yang ditandatangani kedua belah pihak
Saat ini IUPK PT Freeport masih berlaku hingga 2041
Penambahan kepemilikan saham pemerintah di Freeport sebesar 12 persen diklaim gratis
Jakarta, IDN Times - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menegaskan, rencana penambahan kepemilikan saham sebesar 12 persen untuk Indonesia masih dalam tahap pembahasan, dan belum mencapai kesepakatan akhir.
Ia menepis anggapan terkait proses divestasi tersebut telah selesai dan tinggal menunggu peresmian.
Menurut Tony, hingga saat ini belum ada dokumen resmi yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan selaku pemegang saham utama.
Diskusi intensif antara kedua pihak masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh aspek divestasi, termasuk nilai dan mekanisme penambahan saham, benar-benar sesuai dengan kesepakatan bersama.
“Kalau kami memang masih didiskusikan terus. Kalau dikatakan sudah final, kan kalau sudah disepakati, taken, baru itu mungkin dikatakan final,” ujar Tony saat ditemui usai menghadiri Investor Daily Summit, Rabu (8/10/2025).
Penambahan kepemilikan saham pemerintah di Freeport merupakan bagian dari proses negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga tahun 2041.
Tony Wenas menjelaskan, masa berlaku IUPK masih dapat diperpanjang hingga 20 tahun ke depan, dengan catatan adanya integrasi yang kuat antara sektor hulu dan hilir pertambangan.
“Kalau kami memang masih didiskusikan terus. Kalau dikatakan sudah final, kan kalau sudah disepakati baru mungkin itu bisa dikatakan final. Tapi mungkin seperti itulah yang bisa saya sampaikan,” ujar Tony.
Dengan tambahan 12 persen, maka nantinya porsi saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani memastikan, penambahan kepemilikan saham Indonesia sebesar 12 persen di PT Freeport diberikan tanpa biaya (free of charge) oleh Freeport-McMoRan.
“Hasil negosiasi menunjukkan pemerintah akan mendapatkan tambahan 12 persen saham secara free of charge, jadi tidak ada biaya sama sekali,” ujar Rosan.
Rosan menjelaskan, proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Dari pembahasan intensif tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan prinsip.