Berapa Besar Utang Luar Negeri Indonesia Saat Ini?

Ada peningkatan utang sebesar US$5,5 miliar atau sekitar Rp77 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya. Mengapa terjadi? Karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Bicara tahunan, ULN Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2 persen (tahun ke tahun), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya.

Total ULN Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: US$293.328 juta (2014), US$310.731 juta (2015), US$320.005 juta (2016), US$352.469 juta (2017), US$377.827 juta (2018), US$383.324 juta pada Januari 2019.

Lebih khusus, utang pemerintah (tidak termasuk Bank Central) meningkat pada Januari 2019 sebesar sebesar US$187,2 miliar atau tumbuh 3,7 persen (tahun ke tahun), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,1 persen (tahun ke tahun).

Dalam catatan 5 tahun terakhir, posisi utang pemerintah dan Bank Central terus bergerak naik yakni dari US$129.736 juta (2014), US$142.608 juta (2015), US$158.283 juta (2016), US$180.622 juta (2017), US$186.275 juta (2018) dan US$190.250 juta pada Januari 2019.

Pertumbuhan ULN dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Januari 2019. Positifnya menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

“Kenaikan posisi ULN pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi Pemerintah dalam pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah,” tulis laporan tersebut.

ULN swasta mengalami perlambatan pada Januari 2019. Posisi ULN swasta meningkat US$1,5 miliar, atau tumbuh 10,8 persen (tahun ke tahun), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5 persen (tahun ke tahun).

ULN swasta adalah pada 2014 tercatat US$163.592 juta , US$168.123 juta (2015), US$161.722 juta (2016), US$171.847 juta (2017), US$191.552 juta (2018), dan US$193.074 juta pada Januari 2019.

Perlambatan ini terjadi karena pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang melambat. Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,1 persen.

Ada 17 sektor yang mendapat pembiayaan ULN: Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan; Pertambangan & Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara; Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi; Konstruksi.

Lalu, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Sektor apa saja sih yang paling banyak menggunakan ULN? Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Dari laporan tersebut, data pada Januari menunjukkan ULN sebagai berikut:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan US$16.046 juta
2. Pertambangan & Penggalian US$29.607 juta
3. Industri Pengolahan US$36.961 juta
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara US$35.072 juta
5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi US$4.093 juta
6. Konstruksi US$32.326 juta
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor US$10.416 juta
8. Transportasi dan Pergudangan US$18.986 juta
9. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum US$537 juta
10. Informasi dan Komunikasi US$8.227 juta
11. Jasa Keuangan dan Asuransi US$76.940 juta
12. Real Estate US$5.868 juta
13. Jasa Perusahaan US$3.033 juta
14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib US$28.182 juta
15. Jasa Pendidikan US$29.317 juta
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial US$35.579 juta
17. Jasa Lainnya US$12.131 juta

Sementara total ke-17 sektor tersebut dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: US$293.328 juta (2014), US$310.732 juta (2015), US$320.004 juta (2016), US$352.469 juta (2017), US$377.827 juta (Desember 2018), US$383.321 juta (Januari 2019)

Dari laporan tersebut tercatat ada 17 negara atau wilayah yang meminjamkan ULN ke Indonesia. Laporan pada Januari 2019 menyebut angka ULN Indonesia dari sebagai berikut:

Amerika US$17,220 juta, Australia US$1.295 juta, Austria US$417 juta, Belanda US$8.384 juta, Belgia US$497 juta, Hongkong US$15.278 juta, Inggris US$3.149 juta, Jepang US$29.770 juta, Jerman US$4.738 juta, Korea Selatan US$6.434 juta, Perancis US$3.682 juta.

Singapura US$62.014 juta, Spanyol US$435 juta, Swiss US$1.891 juta, Tiongkok US$17.351 juta, Amerika Lainnya US$2.942 juta, Eropa Lainnya US$1.970 juta, Asia Lainnya US$10.934 juta, Afrika US$779 juta,Oceania US$33 juta, Sindikasi - Negara-negara US$6.664 juta.

Sementara dalam 5 tahun terakhir, terhadap 17 wilayah dan negara tersebut, ULN adalah: US$176.828 juta (2014), US$178.282 juta (2015), US$171.369 juta (2016), US$180.293 juta (2017), US$194.875 juta (Desember 2018), US$195.877 juta (Januari 2019).

Laporan tersebut mengklaim struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2019 yang tetap stabil di kisaran 36 persen. Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2 persen dari total ULN. Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.