Jakarta, IDN Times - Beredar surat dari pemerintah bahwa program Kartu Prakerja dihentikan. Pihak PMO melalui Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, memberi klarifikasi.
"Suratnya benar, tapi bukan programnya yang dihentikan, hanya paket pelatihan yang ditawarkan dalam Kartu Prakerja dihentikan," kata Panji kepada IDN Times, Kamis (2/7).
Panji menambahkan, pihak PMO memutuskan untuk menghapus paket atau bundling yang ditawarkan saat membeli pelatihan Kartu Prakerja. Selama ini, beberapa mitra platform menawarkan paket pelatihan Kartu Prakerja dalam sekali bayar.
"Selama ini kan bayar sekali dapat banyak jenis, itu bundling. Jadi nantinya pelatihan akan dijual satu-satu," ungkap Panji.
Dalam surat tersebut, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan PMO Kartu Prakerja untuk menghentikan paket pelatihan Kartu Prakerja.
Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform digital (paket pelatihan).
Kedua, tidak ada mekanisme yang dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan yang ditawarkan dalam paket pelatihan setelah mereka mendapatkan insentif tunai. Sebagai akibatnya, tidak ada penilaian peserta pelatihan.
Atas dasar ini, manajemen pelaksana tak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada. Sehingga manajemen pelaksana memutuskan untuk menyetop.
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menyarankan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian selaku pelaksana, untuk menghentikan sementara pendaftaran peserta di gelombang ke-4.
Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sebelum mereka menyampaikan rekomendasi ini ke publik, KPK sudah memaparkan temuan mereka di hadapan tim Menko Perekonomian pada 28 Mei lalu. Di momen yang sama, pendaftaran peserta gelombang ke-IV yang seharusnya dimulai, justru belum menunjukkan tanda-tanda apa pun.
"Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana, harus melaksanakan rekomendasi perbaikan KPK sebelum program dilanjutkan," kata Alex.
Selanjutnya, ujar Alex, program tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPK, program Kartu Prakerja memiliki anggaran Rp20 triliun dengan target 5,6 juta orang yang ikut.
Pemerintah memberikan insentif berupa uang tunai usai mengikuti pelatihan yakni Rp2,4 juta per orang. Sementara, bantuan untuk pelatihan senilai Rp1 juta dan insentif untuk mengisi survei senilai Rp150 ribu.