Belakangan ini, program Kartu Prakerja yang dijadikan salah satu insentif bagi warga terdampak COVID-19, mendapatkan sorotan dari publik. Program ini dikritik terkait pemilihan provider yang menjadi mitra karena dinilai tidak transparan.
Adapun vendor yang dipilih pemerintah sebagai mitra provider yakni tujuh startup termasuk Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan satu lainnya ialah Sisnaker dari Kemenaker.
Pemerintah mengakui bahwa penunjukan mitra dilakukan tanpa proses tender tapi juga bukan melalui penunjukkan langsung. "Tidak ada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang disediakan perusahaan-perusahaan, karena kami tidak bayar mereka," kata Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky dalam video conference, Rabu (23/4).
Dia mengatakan para mitra digandeng melalui perjanjian kerja sama (PKS). Project Management Office (PMO) Prakerja, kata Panji, telah diarahkan untuk segera bekerja sama dengan platform digital yang sudah siap memberikan jasa marketplace untuk pelatihan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020.
"Mereka (para mitra) tidak memberikan pelatihan atas perintah kami, karena bukan pemerintah yang memilih tetapi masyarakat sendiri," lanjutnya Panji.
