BI Beli SBN Lagi, Pemerintah Sulit Tarik Utang Sendiri?

24 Agu 2021, 17:57 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (dok. Tangkapan Layar Youtube Bank Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan APBN 2021 dan 2022 senilai Rp439 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembelian oleh BI itu bukan berarti pemerintah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan lain.

"Apakah dalam hal ini pemerintah ada kesulitan dalam penarikan utang? Sama sekali tidak. Tidak ada dalam hal ini kesulitan untuk penarikan utang baik dari market domestik maupun global, maupun yang berasal dari bilateral atau multilateral. Bahkan dalam hal ini sebetulnya pemerintah tetap punya pilihan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/8/2021).

1. Alasan BI beli SBN pemerintah lagi

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo (dok. Tangkapan Layar Youtube Bank Indonesia)

Sejak 2020, pemerintah dan BI bekerja sama berbagi beban alias burden sharing untuk penanganan pandemik COVID-19. Salah satunya dengan BI membeli SBN pemerintah.

Di 2021 ini, BI akan membeli SBN senilai Rp215 triliun yang terdiri dari klaster A Rp58 triliun, dan klaster B Rp157 triliun. Lalu di 2022 BI akan membeli SBN pemerintah Rp40 triliun (klaster A), dan Rp184 triliun (klaster B).

Baik klaster A dan B menggunakan tingkat suku bunga Reverse Repo BI dengan tenor 3 bulan. Namun, bedanya bunga untuk klaster A ditanggung BI, dan klaster B ditanggung pemerintah. Menurut Sri Mulyani, hal itu dilakukan BI karena ingin berpartisipasi dalam pengurangan beban pemerintah.

"Penekannya adalah keterpanggilan BI dalam situasi extraordinary, tetap dalam rambu-rambu BI dari sisi neraca dan kredibilitas monetary policy. Namun juga melihat dalam space itu kemampuan untuk mengurangi beban pemerintah," ucap dia.

Menambahkan Sri Mulyani, Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan hal ini dilakukan BI yang memang punya tanggung jawab membantu perekonomian negara.

"Kami punya tanggung jawab kenegaraan. BI menjalankan tugas-tugasnya dalam konteks koordinasi. Ini spirit yang kami lakukan. Kerjasama ini tetap dalam koridor independensi dalam konteks kerja sama sinergi kebijakan BI dan pemerintah," tutur Perry.

2. Pemerintah sudah lakukan refocusing anggaran K/L

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Di 2021 ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi defisit APBN sebesar 5,82 persen. Kemudian, di 2022 sebesar 4,85 persen. Dalam memenuhi anggaran penanganan COVID-19, menurutnya tak hanya melalui utang, tapi juga refocusing belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah dilakukan sebanyak 4 kali.

"Kami melakukan 4 kali lakukan refocusing. Ini menggambarkan bahwa kami terus mempertajam prioritas," tutur Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, anggaran TNI/Polri, dan BKKBN sendiri sudah berulang kali dilakukan refocusing untuk tangani COVID-19.

"Kita semua mobilisasi menggunakan TNI, Polri, bahkan BIN, dan BKKBN. Artinya pemerintah menggunakan semua instansi dan resources yang ada supaya bisa menjalankan kondisi darurat kesehatan," ucap dia.

3. Pemerintah kejar target defisit APBN 3 persen di 2023

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Sri Mulyani, keputusan BI membantu pemerintah dengan burden sharing itu juga dengan melihat kewajiban pemerintah untuk menurunkan defisit APBN tidak melebihi 3 persen pada 2023.

"Ini adalah judgement strategis dari Pak Gubernur. Beliau melihat pemerintah bisa melakukan, karena di satu sisi tantangan pemerintah menurunkan defisit, tapi kondisi COVID-19 tidak berhenti, bahkan meningkat. Tapi kita juga tahu bahwa APBN harus segera disehatkan kembali," ujar dia.