Belum lama ini, nilai bitcoin diperkirakan akan kembali melonjak setelah sempat turun drastis hingga 70 persen pada pertengahan Desember 2017. Berdasarkan data Bitstamp, bitcoin naik ke posisi 10 ribu dollar AS dan diperkirakan harganya akan kembali pada titik tertinggi pada Juli mendatang.
Imbasnya, para investor berbondong-bondong memborong uang virtual tersebut. Sayangnya, tidak semua pihak menyetujui tindakan tersebut.
Ada banyak negara atau situs online yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran. Sayangnya, menurut Gubernur Bank Sentral Inggris Mark Carney, bitcoin dinilai gagal sebagai mata uang.
"Karena bitcoin bukan penyimpan nilai karena sangat tidak fokus dan tidak konsisten. Tidak ada yang menggunakannya sebagai alat tukar," kata Carney kepada mahasiswa di Universitas Regent London seperti yang dilansir dari Telegraph, (19/2).
Carney menyatakan regulator di Inggris akan memberikan manfaat kepada sejumlah lembaga keuangan, sebelum keluar dari Uni Eropa. Rencananya, Inggris akan resmi berpisah dengan Uni Eropa pada Maret tahun depan.
Meski belum ada peraturan resmi, Bank Indonesia sama sekali tidak mengajurkan berinvestasi bitcoin. Menurut mereka, kalau sudah terlanjur pegang virtual currency, take risk (ambil risiko sendiri), siap-siap untung atau rugi.
"Kalau belum jelas, saran kami jangan, karena volatilitasnya tinggi," kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko di Gedung BI, (31/1).
Senada dengan pemikiran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada dasarnya, investasi menggunakan mata uang virtual adalah pilihan masing-masing personal. Kalau itu bentuknya investasi, perlindungan terhadap mereka dilakukan kalau di dalam wilayah Indonesia.
"Kami dan BI sudah katakan apa yang perlu disampaikan pada masyarakat," kata Sri Mulyani.
Kepala Bappebti Bachrul Chairi mengatakan ada banyak manfaat yang bisa diambil dari investasi melalui bitcoin. Jika ini diregulasi dengan baik, bitcoin bisa menjadi sarana untuk berinvestasi.
Menurut dia, perlu dibentuk aturan baku sehingga penggunanya bisa mengikuti setiap kebijakan di dalam maupun luar negeri.
"Bagaimana aturan ini kita compliance dengan ketentuan-ketentuan internasional, terkait dengan pencucian uang, dan anti pendanaan terorisme. Serta compliance dengan standar fintech, dalam kaitannya prudent kita dalam pengelolaan keuangan," jelas dia.
Melihat banyaknya pro dan kontra yang berkembang di Indonesia, pihak Bitcoin Indonesia menginginkan pemerintah menjadikan uang virtual ini sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran.
"Sejak awal kami memang tidak pernah bergerak ke arah alat pembayaran. Harapannya kami bisa di-treat sebagai komoditi," kata Leader Consultan Bitcoin.co.id Nidya Rahmanita.
Faktanya, bitcoin memang bukan barang haram, tapi sayangnya tidak memiliki aturan fundamental ekonomi. Hal ini mengakibatkan para pengguna tidak bisa tahu dengan pasti bagaimana nilainya bisa turun atau naik.
Semoga pemerintah bisa segera memberikan regulasi yang jelas, sehingga masalah bitcoin ini tidak simpang siur lagi ya.