Blak-blakan, Dirut Inalum Jawab Pertanyaan Soal Freeport

HoA merupakan pokok-pokok kesepakatan yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian yang lebih rinci oleh para pihak, seperti sales purchase agreement (SPA), shareholder agreement (SHA), dan exchange agreement.

Berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Freeport-McMoran (FCX) tanggal 29 Agustus 2017, penyelesaian masalah PT Freeport Indonesia (PTFI) dilakukan melalui empat kesepakatan yang harus diselesaikan secara bersamaan, yakni:

1. Perubahan landasan hukum dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diikuti Perpanjangan Operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041;
2. Kewajiban pembangunan Smelter selama 5 (lima) tahun, atau selambat-lambatnya tahun 2022;
3. Stabilitas Penerimaan Negara yang secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum;
4. Divestasi saham PTFI sebesar 51 persen.

HoA yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2018 merupakan dasar kesepakatan butir empat (Divestasi saham PTFI sebesar 51 persen) yang berisi tentang:

1. Struktur transaksi divestasi

2. Nilai transaksi divestasi

Kesepakatan terkait struktur transaksi dan nilai transaksi adalah milestone yang sangat signifikan dan kritikal dalam tahapan penyelesaian seluruh kesepakatan terkait PT FI. Pemerintah tidak akan melakukan pembelian saham sebelum semua dokumentasi dan

perjanjian sudah clear and clean.

Pemerintah menargetkan dua bulan untuk membahas rincian perjanjian dan terselesaikannya kesepakatan lainnya seperti diterbitkannya IUPK dan keputusan kewajiban pembangunan smelter oleh Kementerian ESDM, kemudian disepakatinya bentuk stabilitas penerimaan negara oleh Kementerian Keuangan. 

FCX dan Pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda atas isi pasal 31-2 KK (Term Clause). Pengertian FCX adalah bahwa KK akan berakhir di tahun 2021, namun mereka berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun (2041). Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara "tidak wajar". 

Jika Pemerintah tidak memperpanjang kontrak sampai 2041, maka perbedaan interpretasi tersebut akan dibawa FCX ke arbitrase internasional. Tidak ada jaminan 100 persen bahwa Pemerintah akan menang.

Proses panjang arbitrase juga akan menyebabkan ketidakpastian operasi, membahayakan kelangsungan tambang, serta ongkos sosial ekonomi, khususnya ke Kabupaten Timika Dan Propinsi Papua, yang amat besar.

Merujuk pada KK pasal 22-2 (Termination Value), di akhir masa kontrak, semua aset PT FI akan ditawarkan ke Pemerintah minimal sama dengan harga pasar atau harga buku. Bila Pemerintah tidak berminat, maka aset tersebut bisa ditawarkan ke pasar. Di tahun 2017 nilai buku asset PT FI ada di kisaran US$6 miliar atau setara Rp86 triliun.

(Seperti diketahui, Inalum akan menggandeng sejumlah bank untuk membeli saham-saham PT FI dari beberapa perusahaan itu)

Budi menjawab: Pihak Indonesia akan lebih diuntungkan apabila menggunakan dana pinjaman untuk membeli saham PTFI, baik dari segi return on equity (ROE), cash flow maupun tingkat IRR (yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi). 

Baca juga: BUMN Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Jokowi: Negosiasi Alot