Bos BI Beberkan Agenda Prioritas Bank Sentral se-ASEAN

25 Agu 2023, 22:45 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Konferensi Pers AFMGM. (IDN Times/Triyan).

Jakarta, IDN Times - Gubernur Bank Indonesia Perry Waryijo membeberkan beberapa hasil kesepakatan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Kedua, pada Jumat (25/8/2023).

Pertama, Perry mengatakan, negara-negara ASEAN menilai bahwa pentingnya memanfaatkan bauran kebijakan makroekonomi.

"Bauran kebijakan merupakan kerangka kebijakan yang penting untuk diterapkan terutama dalam menjawab kondisi dan tantangan global saat ini," jelasnya dalam konferensi pers hari ini.

Dalam hal ini, ASEAN juga mengundang International Monetary Fund (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS) untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN (ASEAN Member State/AMS).

"Ini untuk lebih memahami konteks regional sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap Kerangka Kebijakan Terintegrasi (IPF) dan Kerangka Keuangan dan Stabilitas Makro (MFSF).

1. Perkuat konektivitas pembayaran

Ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Kedua, negara-negara ASEAN sepakat untuk memperkuat Konektivitas Pembayaran (Regional Payment Connectivity/RPC) dan mendorong penggunaan local currency transaction (LCT).

Dalam pertemuan ini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN telah menyetujui prinsip-prinsip tingkat tinggi mengenai kerangka LCT ASEAN. Perry bilang, prinsip-prinsip ini akan menjadi landasan untuk membangun dan menerapkan kerangka LCT ASEAN, sekaligus membina kolaborasi antar otoritas sektor keuangan.

"Kami berharap semakin banyak negara anggota ASEAN yang menjalin kerja sama di bidang LCT. Hal ini pada akhirnya akan mendorong stabilitas makroekonomi, sistem keuangan dan juga untuk mengatasi meningkatnya kerentanan eksternal," ujar Perry.

2. Memperluas cakupan RCP di luar anggota ASEAN

Ilustrasi ASEAN. (setnas-asean.id)

Dalam konteks ini, negara-negara ASEAN telah menyepakati peta jalan RPC yang menguraikan jangka waktu anggota ASEAN bergabung dengan RPC. Dalam peta jalan ini, Vietnam akan menjadi peserta RCP dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyusul.

"Selain itu, terdapat kesepakatan untuk memperluas cakupan RPC di luar anggota ASEAN," katanya.

3. Negara-negara ASEAN sepakat perkuat literasi keuangan digital

ilustrasi digital payment (IDN Times/Aditya Pratama)

Keempat, negara-negara ASEAN telah menyelesaikan pedoman implementasi untuk memperkuat literasi keuangan digital di ASEAN yang bertujuan untuk memberikan panduan yang berorientasi pada tindakan bagi para pembuat kebijakan di ASEAN dan akan melengkapi panduan yang ada dalam agenda inklusi keuangan ASEAN dan global.

Untuk diketahui, Keketuaan Indonesia ASEAN juga telah menyelenggarakan Festival Inklusi Keuangan Digital (DFI) di sela-sela AFMGM ke-10 pada Agustus 2023 yang lalu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan individu di bidang keuangan digital.

Kelima, negara-negara ASEAN mulai berdiskusi untuk memperkuat proses keuangan ASEAN untuk merespons lanskap ekonomi global yang dinamis. Sejalan dengan hal tersebut, para pemimpin ASEAN mendukung pembentukan task force (satuan tugas) peninjauan kembali mandat komite kerja (Working Committe Mandates).

Dengan begitu, pada tahap awal, satgas dibentuk untuk menyusun pedoman-pedoman yang diperlukan oleh masing-masing panitia kerja agar dapat meninjau kembali mandat panitia kerja dalam rangka menyambut ASEAN Economic Community (AEC) 2025 dan seterusnya.