BP BUMN Gantikan Kementerian BUMN, Pengamat: Tidak Ada Untungnya

Selain itu, dalam Undang Undang (UU) BUMN yang baru, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga bisa melakukan audit terhadap BUMN.

"Dengan demikian, auditor negara seperti BPK juga turut melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi," kata Herry.

Kerugian lain dari hadirnya BP BUMN adalah memaksa pemerinah mengalokasikan anggaran ratusan miliar.

"Sayangnya, UU sudah diketuk dan mengamanatkan agar Presiden membentuk BP BUMN," kata Herry.

Kerugian lain adalah kondisi BUMN yang harus menghadapi dua birokrasi, yakni Danantara dan BP BUMN.

"Ini membuat BUMN akan kehilangan taji untuk bersaing, apalagi prinsip business judgement rule yang ada di UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 otomatis hilang," ujar Herry.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN resmi berubah menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN. Perubahan ini merupakan yang kesekian kalinya sejak pemerintah mendirikan institusi khusus untuk mengawasi perusahaan-perusahaan pelat merah.

Perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN terjadi setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi UU.