BPK Tidak Berani Tidak Rekomendasikan Penutupan Jiwasraya

29 Jun 2020, 13:59 WIB

Asuransi Jiwasraya. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan alasan pihaknya tidak merekomendasikan penutupan PT Asuransi Jiwasraya.

"Kami gak mungkin merekomendasikan tutup Jiwasraya. Itu resiko sangat besar baik secara keuangan negara," kata Agung dalam konferensi pers daring, Senin (29/6).

Padahal permasalahan Jiwasraya sudah bermula sejak 2004 di mana cadangan keuangan Jiwasraya lebih kecil dari seharusnya. Tidak hanya itu, BUMN ini juga mengalami insolvency, jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya. Jumlah utang Jiwasraya mencapai Rp2,769 triliun.

1. BPK masih optimistis terhadap Jiwasraya

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna. (IDN Times/Ayu Afria)

Dalam pandangannya, Jiwasraya dinilai sebagai bagian dari sejarah negara. Jika dikelola dengan baik, kata Agung, Jiwasraya dapat menjadi asuransi yang membanggakan.

"Ini bagian dari sejarah negara. Jadi kalau dikelola dengan governance yang baik, ini jadi salah satu asuransi yang patut untuk dibanggakan," ucapnya.

2. Audit BPK terhadap Jiwasraya

(Ilustrasi logo Jiwasraya) IDN Times/Irfan Faturohman

Agung mengatakan, dua tahun lalu, pihaknya melakukan audit terhadap kerugian korporasi untuk rentang pembukuan 2008-2018. Hasilnya, BPK menemukan perhitungan kerugian negara (PKN) akibat kasus korupsi Jiwasraya mencapai Rp16,9 triliun.

Namun, hasil perhitungan itu masih bersifat sementara dan bisa berkembang sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan Kejaksaan Agung. "Proses audit yang dilakukan BPK selama ini masih level governance sehingga kalau ada masalah yang di dalamnya rekomendasinya perbaikan governance," katanya.

Dia mengatakan audit yang dilakukan BPK dilakukan dalam skala luas terhadap sejumlah lembaga yang terkait aktivitas Jiwasraya, seperti ke OJK, Kementerian BUMN, otoritas bursa, dan BUMN yang terkait.

"Jadi secara lebih luas lagi. Kita ingin melihat kondisi dan apa pengaruh daripada aktivitas yang bersangkutan terhadap perekonomian sekarang ini," katanya.

3. Untuk perbaikan pasar modal dan menarik kepercayaan investor

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun tujuan BPK melakukan audit investasi ini agar ada rekomendasi atau ada kesimpulan terhadap perbaikan sistem pasar modal yang dilakukan pemerintah Indonesia. Ini untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat baik pelaku pasar maupun klien.

"Dampak yang diharapkan dari audit ini adalah perbaikan sistemis yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal," kata Agung memaparkan.