BRIN Dorong Sinkronisasi Data Pengelolaan Ekosistem Pesisir

17 Mei 2022, 19:30 WIB

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Jakarta, IDN Times - Pemantauan eksosistem pesisir menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, khususnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN menilai para stakeholder perlu berjejaring dalam memantau kondisi pesisir, agar data pengamatan tersinkronisasi dan terstandardisasi.

Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN, Ocky Karna Radjasa, mengatakan kondisi ekosistem pesisir selama ini telah dipantau melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP).

Melalui program inilah, data-data biofisik dan informasi dihasilkan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, program kegiatan COREMAP akan segera berakhir di bulan Juni mendatang, sehingga perlu mendapat perhatian serius terhadap keberlangsungan kegiatannya.

“COREMAP itu akan segera berakhir di bulan Juni mendatang yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemantauan ekosistem pesisir. Untuk itu, perlu dibentuk jejaring yang melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan pemantauan nasional dalam pengelolaan ekosistem pesisir” kata Ocky pada acara Workshop Pembentukan Jejaring Pemanfaatan Nasional untuk Mendukung Pengelolaan Ekosistem Pesisir, Selasa (17/5/2022).

1. Pemantaun ekosistem pesisir butuh kerja sama

Ilustrasi pesisir laut. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Ocky mengatakan, data-data yang dihasilkan dari kegiatan COREMAP merupakan kondisi biofisik dan kualitas perairan yang dapat menggambarkan sejauh mana ekosistem dapat berfungsi dengan baik. Data tersebut dapat dijadikan indikasi keberhasilan dari sistem pengelolaan yang sudah berjalan di daerah tersebut.

Selama ini, menurutnya, pelaksanaan pemantauan biofisik ekosistem pesisir juga dilakukan dalam berbagai kegiatan oleh berbagai pihak yang melibatkan lembaga/instansi baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi dan masyarakat atau LSM.

“Agar sepenuhnya efektif, dan untuk menghindari disparitas, akan sangat baik apabila data dan informasi yang didapat dari berbagai sumber tersebut sebaiknya dapat dikolaborasikan dan dimanfaatkan untuk memberikan gambaran, masukan dan penyusunan strategi pengelolaan ekosistem pesisir dalam skala nasional,” ucapnya.

2. Jaringan pemantauan dukung pengelolaan ekosistem pesisir

Ilustrasi budidaya rumput laut. IDN Times/Wayan Antara

Melalui kegiatan workshop yang berlangsung mulai 16-20 Mei 2021 ini, Ocky berharap dapat terbentuk struktur jejaring pemantauan nasional untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir. Ini sekaligus menindaklanjuti kegiatan yang selama ini dilakukan COREMAP.

Sebagai informasi, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.508 pulau dengan total panjang garis pantai 108.000 km dan sumberdaya pesisir yang sangat melimpah dan bermanfaat bagi manusia. Sumber daya ini akan dapat termanfaatkan secara maksimal apabila kesehatan ekosistem pesisir dan kualitas lingkungan juga terjaga dengan baik.

3. Kolaborasi berbagai disiplin ilmu juga dilakukan

Ilustrasi pencemaran laut. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Deputi Bidang Sumberdaya Maritim, Kemenko Marves, Jodi Marhadi, menyampaikan pentingnya melakukan pemantauan ekosistem pesisir. Melalui pemantauan terhadap ekosistem pesisir yang kontinu diharapkan akan didapatkan data yang reliable sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pembuatan kebijakan pengelolaan pesisir dan kelautan yang berkelanjutan.

“Pemantauan ekosistem pesisir menjadi faktor yang krusial mengingat kondisi iklim yang berubah dan aktivitas masyarakat yang selalu dinamis,” kata Jodi.

Data dan informasi dari berbagai sumber sebaiknya dikolaborasikan dan dimanfaatkan untuk memberikan gambaran dan masukan dalam penyusunan strategi pengelolaan pesisir.

“Untuk itulah diperlukan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu untuk mengimplementasi pengelolaan pesisir dan lautan secara terpadu untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi. kolaborasi ini perlu dikoordinasikan dalam jejaring yang dapat mengakomodasi tidak hanya kepentingan daerah saja, melainkan juga kepentingan nasional,” ujar Jodi.

5. Pengelolaan pesisir jadi lebih signifikan

Jodi berharap, jejaring pemantauan nasional ini harus melakukan berbagai kegiatan yang mampu menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan pesisir dan laut.

“Melalui workshop ini diharapkan dapat melahirkan jejaring yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kesehatan laut dan manfaat laut bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Jodi.