Buka 2 Juta Ha Lahan, PSN Jokowi di Merauke Dikecam

28 Sep 2024, 14:20 WIB

Trio Hamdani

ilustrasi hutan pinus (commons.wikimedia.org/Agxnar)

Intinya sih...

Program strategis nasional di Merauke mengancam masyarakat adat Papua
Hutan adalah sumber pangan dan identitas bagi masyarakat Papua

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Yayasan Dahetok Milah Lestari Papua Selatan mengkhawatirkan program strategis nasional (PSN) untuk swasembada pangan dan produksi bioetanol di Merauke memberi ancaman serius bagi masyarakat adat Papua.

Program Manager Yayasan Dahetok Milah Lestari Papua Selatan, Stephanie Cindy Wangko menyoroti rencana pemerintah membuka sekitar 2 juta hektare (ha) lahan di Papua, termasuk di Merauke, yang akan digunakan untuk pengembangan sawah dan bioetanol.

Dia mengungkapkan, ribuan alat berat yang telah berada di Merauke kini mulai beroperasi dalam rangka pembukaan lahan untuk proyek strategis pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Papua termasuk Merauke juga adalah salah satu daerah yang terancam secara lingkungan dan hutan-hutan adat karena program strategis nasional itu ditargetkan sekitar 2 juta hektare lebih hutan yang akan dibuka untuk swasembada pangan," kata dia dalam IdeaTalks, IDEAFEST 2024 di JCC, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

1. Warga Papua punya hubungan mendalam dengan hutan

ilustrasi hutan pinus (freepik.com/flatart)

Dia menjelaskan, bagi masyarakat Papua, hutan bukan sekadar sumber pangan, tetapi juga merupakan "ibu" yang menyediakan segala kebutuhan dasar mereka, termasuk bahan-bahan baku pangan lokal seperti sagu, pisang, dan umbi-umbian.

"Jadi (pembukaan lahan untuk PSN) itu adalah ancaman karena hutan bagi orang Papua itu adalah seperti ibu yang menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan," tuturnya.

Dia mencontohkan, suku-suku di Merauke memiliki kepercayaan pada totem yang mewakili tumbuhan atau hewan berdasarkan marga. Totem dianggap sebagai simbol spiritual yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan identitas mereka.

Sebagai contoh, Marga Gebze memiliki totem kelapa, Marga Mahuze memiliki totem sagu, dan Marga Kaize memiliki totem burung elang dan buaya. Mereka memiliki kewajiban menjaga totem-totem tersebut.

"Jadi ada totem-totem tertentu yang mengingatkan bahwa mereka terhubung dengan alam dan alam tidak bisa musnah karena mereka juga akan musnah," tuturnya.

2. Pembukaan lahan ancam pemenuhan kebutuhan pangan lokal

Ilustrasi kebun cabai. IDN Times/ Riyanto.

Dia mengungkapkan kekhawatirannya atas ancaman yang dihadapi hutan-hutan adat akibat program strategis nasional yang membuka sekitar 2 juta ha lahan.

Berkaitan dengan itu, dia memperingatkan langkah tersebut tidak hanya merusak keterhubungan masyarakat adat dengan hutan, tetapi juga mengancam pemenuhan kebutuhan pangan serta identitas lokal mereka.

"Ini juga mengancam masyarakat adat dalam keterhubungan mereka dengan hutan yang adalah bagian integral dari kehidupan mereka, tetapi juga pemenuhan kebutuhan pangan dan identitas lokal masyarakat tersebut," tuturnya.

3. Pengembangan lahan 2 juta hektare di Papua atas instruksi Jokowi

Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN (YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Melalui aturan yang diterbitkan pada 19 April 2024 itu, pemerintah membentuk satgas untuk mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, serta pembangkit listrik biomasa.

Pengembangan wilayah swasembada tersebut akan dilakukan di lima klaster dengan total luas lebih dari 2 juta ha. Klaster 1 dan 2 mencakup sekitar 1 juta ha, klaster 3 sekitar 504.373 ha, dan klaster 4 sekitar 400 ribu ha.