Bulog Ungkap Alasan Batal Rilis Beras Kemasan Mini

08 Sep 2023, 22:40 WIB

Beras yang dikemas untuk bantuan sosial (bansos) pangan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (dok. Bapanas)

Jakarta, IDN Times - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan alasan batal merilis beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 1 kilogram (kg).

Ia menjelaskan, rencana ini tidak terealisasi karena pemerintah akan mendistribusikan bantuan pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Karena sekarang sudah ada bantuan pangan sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM, untuk yang satu kilo kita tarik. Tidak jadi kita realisasikan," kata Buwas di sela Sidak Ketersediaan Beras di Lotte Grosir, Jumat (8/9/2023).

1. Penyaluran bantuan pangan untuk 21,3 juta KPM

Masyarakat mengecek harga beras. (Dokumentasi/Triyan Pangastuti).

Sementara itu, Buwas menyampaikan penyaluran bantuan pangan sebesar 640 ribu ton beras kepada 21,3 juta KPM akan dilakukan secara serentak pada Senin, 11 September 2023.

"Senin secara serentak menyalurkan bantuan pangan kepada 21,3 juta KPM, masing-masing dapat 10 kg per bulan," imbuhnya.

2. Bantuan pangan bentuk intervensi pemerintah stabilkan harga beras

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyaluran bantuan pangan merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras kembali stabil.

Lebih lanjut, Arief menekankan pada proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan meminimalkan kekeliruan di lapangan.

"Data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross check, sehingga bisa tepat sasaran. Khusus distribusi ke daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan) diperlukan efektivitas pengiriman," jelasnya.

3. Bantuan pangan beras tahap I telah selesai di Juli

Sidak Ketersediaan SPHP di Ritel Modern. (Dokumentasi/ Triyan IDN Times)

Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras tahap pertama telah rampung disalurkan sejak April hingga Juli 2023. Dengan sasaran target 21,353 juta KPM di 38 Provinsi dengan jumlah total beras mencapai 640 ribu ton telah berhasil direalisasikan secara kolaboratif.

Keberhasilan tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan, hingga Satgas Pangan Polri.

“Kita memang perlu kembali melaksanakan program bantuan beras yang digagas Bapak Presiden Joko "Jokowi" Widodo ini, karena mampu memberikan manfaat besar serta dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Program ini memang didesain untuk memberikan multiplier effect, terutama untuk pengendalian inflasi nasional,” pungkas Arief.

Dalam statistik perberasan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 1 September 2023, tercatat pada Februari 2023 tingkat inflasi beras (month to month) sebesar 2,63 persen. Kemudian menurun sampai 0,03 persen pada Juli, tetapi kembali meningkat menjadi 1,43 persen di Agustus 2023.

Terkait itu, andil inflasi beras (month to month) 0,08 persen pada Februari juga sempat turun dan membesar kembali di Agustus mencapai 0,05 persen. Bantuan pangan beras tersebut dinilai mampu meredam laju kenaikan harga beras sepanjang April sampai Juli 2023 sehingga berdampak pada terjaganya tingkat inflasi secara umum.