Buntut Kudeta Militer, Perusahaan Asing Ramai-ramai Tinggalkan Myanmar
Jakarta, IDN Times – Kudeta yang dilakukan militer Myanmar sejak 1 Februari 2021 membawa dampak buruk bagi ekonomi negara tersebut.
Menurut ALTSEAN-BURMA, lembaga yang mengkampanyekan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di kawasan ASEAN dengan fokus khusus di Burma, akibat kudeta yang terjadi banyak pebisnis memutuskan hubungan dengan Myanmar.
“Kudeta dan tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat telah secara dramatis mempengaruhi lingkungan ekonomi dan bisnis Burma,” kata lembaga tersebut dalam laporan yang dirilis Senin (1/3/2021).
1. Sikap junta merugikan ekonomi
Militer Myanmar, Tatmadaw, telah melakukan berbagai upaya untuk menekan perbedaan pendapat di negara tersebut di tengah demo yang terjadi selama tiga pekan terakhir. Salah satu upaya itu adalah dengan memutus jaringan internet mulai dini hari pukul 1 sampai jam 9 pagi dan juga mulai pukul 8 malam sampai 4 pagi.
Akibatnya banyak kegiatan bisnis terganggu, salah satunya adalah bisnis perbankan. Pada 1 Maret, Bank Sentral Myanmar mengumumkan penarikan ATM akan dibatasi hingga MMK 500 ribu per hari (354 dolar Amerika) untuk individu, dan MMK 20 juta (14.165 dolar Amerika) per minggu untuk organisasi.
Staf berbagai bank juga dilaporkan banyak yang mengajukan pengunduran diri untuk memprotes kudeta.
“Sebagian besar bank terpaksa menutup cabangnya sejak kudeta karena mereka kekurangan staf untuk berbagai fungsi mulai dari menghitung uang hingga menyediakan layanan penggajian kepada perusahaan,” demikian pernyataan lembaga tersebut.
Gangguan pada sistem keuangan negara juga terjadi. Pada 1 Februari, Tatmadaw menangkap tokoh utama dalam sistem keuangan Burma. Junta menahan setidaknya tiga wakil gubernur Bank Sentral Myanmar, termasuk Bo Bo Nge, yang masih ditahan; dan Sean Turnell, warga Australia yang merupakan penasihat ekonomi Aung San Suu Kyi.
Militer juga mengganti Menteri Perencanaan, Keuangan dan Industri, memberhentikan tiga wakil menteri, dan dalam minggu ini menahan dua wakil menteri tersebut.