Bursa AS Hapus 3 Perusahaan Tiongkok, Xi Jinping Siap Membalas?

05 Jan 2021, 18:09 WIB

Seorang pria membawa bendera China dari sebuah rumah di seberang Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Chengdu, Provinsi Sichuan, China, Minggu (26/7/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, IDN Times - Keputusan Bursa Efek New York (NYSE) untuk menghapus (delisting) tiga perusahaan telekomunikasi besar Tiongkok membuat negara tirai bambu itu marah. Namun, analis mengatakan, Tiongkok tidak mungkin mengambil tindakan signifikan untuk membalas Amerika Serikat (AS).

Salah satu alasan yang menyebabkan hal tersebut adalah karena Tiongkok mungkin menunggu dengan sabar, sampai Joe Biden mengambil alih posisi Donald Trump sebagai presiden AS, kata Brendan Ahern, kepala investasi perusahaan investasi KraneShares.

“Beijing akan ingin memberikan pemerintahan Biden kesempatan untuk benar-benar memulai hubungan yang baru,” katanya, sebagaimana dilaporkan CNBC, Senin, 4 Januari 2021.

Biden akan dilantik pada 20 Januari setelah memenangkan suara pada pemilihan umum November 2020.

1. 'Pembalasan' Tiongkok diprediksi tidak signifikan

Presiden AS Joe Biden (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)

Ahern mengatakan kecil kemungkinan membuat lebih banyak perusahaan Tiongkok didepak dari bursa ke depannya.

“Saya tidak melihat ini diperpanjang di luar tiga nama spesifik ini, hanya karena ini benar-benar didorong oleh perintah eksekutif ini,” kata dia, merujuk pada tiga perusahaan yang terdampak penghapusan, yaitu China Mobile, China Unicom dan China Telecom.

Sejalan dengan Ahern, Ronald Wan, ketua non-eksekutif di Partners Financial Holdings, juga yakin bahwa tindakan apapun yang diambil oleh negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu tidak akan signifikan.

“Kami perlu melihat apakah pemerintah China akan melakukan pembalasan terhadap AS. Tapi menurut saya hal-hal yang sebenarnya harus dilakukan tidak akan signifikan, mungkin membatasi semacam entitas terkait pemerintah AS, aktivitas di China atau di Hong Kong. Tapi sebenarnya, saya pikir pemerintah masih menyambut baik modal dan dana AS untuk masuk ke pasar Asia dan Hong Kong,” katanya kepada CNBC, Senin.

2. Bursa saham New York (NYSE) telah memulai proses penghapusan tiga perusahaan telekomunikasi Tiongkok

REUTERS via ANTARANEWS

Bursa saham New York (NYSE) telah memulai proses penghapusan tiga perusahaan telekomunikasi Tiongkok tersebut, pada Kamis, 31 Desember 2020. Langkah itu dilakukan mengikuti arahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang melarang investasi di perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer Tiongkok.

Pada Kamis, NYSE menyatakan bahwa mereka akan mulai menghapus China Mobile, China Unicom, dan China Telecom sebagai tanggapan atas keputusan Trump yang melarang investasi AS di perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan militer Tiongkok.

Perdagangan perusahaan akan ditangguhkan antara 7 Januari sampai 11 Januari, katanya. Dalam sebuah pernyataan, Jumat lalu, juga disebutkan perdagangan China Mobile Communications, China Telecommunications Corp dan China Unicom (Hong Kong) Limited akan berakhir minggu depan, tergantung pada transaksi yang diselesaikan.

Larangan bagi orang maupun perusahaan AS berinvestasi di perusahaan Tiongkok yang dianggap memasok atau mendukung aparat militer dan keamanan Tiongkok, tertuang dalam perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada November 2020.

Dalam perintah tersebut, ada 31 perusahaan Tiongkok yang dimasukkan dalam daftar perusahaan yang diyakini AS digunakan Tiongkok, untuk mengeksploitasi modal investasi AS guna mendanai dinas militer dan intelijen, termasuk pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah massal.

3. Pemerintah Tiongkok melalui kementerian perdagangan siap mengambil tindakan

Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan suaranya mengenai peraturan keamanan nasional untuk Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong pada penutupan sesi Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Balai Agung Rakyat di Beijing, Tiongkok, pada 28 Mei 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Menanggapi langkah tersebut, pemerintah Tiongkok melalui kementerian perdagangan, telah menyatakan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaannya.

Kementerian Perdagangan Tiongkok juga menyatakan dalam sebuah bahwa delisting itu merupakan penyalahgunaan keamanan nasional dan tidak sesuai dengan aturan pasar.

“China menentang Amerika karena menyalahgunakan keamanan nasional dengan memasukkan perusahaan China ke dalam apa yang disebut ‘Perusahaan Militer China Komunis’, dan akan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan China,” kata seorang juru bicara kementerian pada Sabtu, 2 Januari 20201, menurut Channel News Asia.

“Tindakan tersebut juga akan sangat melemahkan kepercayaan semua pihak terhadap pasar modal AS,” tambahnya, tanpa merinci tindakan apa yang mungkin dilakukan.