Buwas: 106 Ribu Ton Beras Turun Mutu di Bulog Tidak Akan Dimusnahkan

30 Mar 2021, 05:35 WIB

IDN Times / Auriga Agustina

Jakarta, IDN Times - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan ada 106 ribu ton beras yang mengalami turun mutu. Beras-beras tersebut merupakan sisa dari impor yang dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun lalu.

Namun, Buwas memastikan bahwa beras-beras yang mengalami turun mutu tersebut tidak akan dihancurkan, melainkan akan dijadikan bahan lainnya sesuai dengan keputusan pemerintah.

"Memang beras eks impor ada yang turun mutu sebanyak 106 ribu ton, tetapi bukan berarti itu dimusnahkan. Harus ada putusan pemerintah apakah dibuat untuk tepung terigu atau apa, saya kira keputusannya ada di pemerintah," jelas Buwas dalam konferensi pers secara virtual, Senin (29/3/2021).

1. Turun mutu adalah sebuah kewajaran

Default Image IDN

Buwas kemudian mengakui, ratusan ribu beras ton yang mengalami turun mutu itu adalah sebuah kewajaran. Hal tersebut mengingat waktu penyimpanannya yang sudah terlalu lama ada di gudang-gudang Bulog.

"Ini masih dalam batas kewajaran, artinya karena terlalu lama disimpan maka akhirnya turun mutu," imbuh Buwas.

2. Bulog merawatnya dengan baik

Ilustrasi gudang bulog (IDN Times/Holy Kartika)

Menurut mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut, ratusan ribu ton beras yang mengalami turun mutu itu masih dalam batas aman lantaran Bulog merawatnya dengan baik.

"Namanya beras tiga sampai empat bulan saja udah turun mutu apalagi lebih dari itu. Ini kenapa bisa bertahan? Karena Bulog merawatnya dengan baik, hanya memang mutunya tidak seperti ketika beras itu tiba," ungkap Buwas.

3. Beras turun mutu berpotensi merugikan negara

Ilustrasi beras. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Dalam kesempatan yang lain, Ombudsman RI ratusan ribu ton beras di gudang Bulog yang mengalami turun mutu berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp1,25 triliun.

"Beras turun mutu, salah siapa? Ada 300-400 ribu ton di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Kalau setengahnya nggak layak konsumen maka potensi kerugian Rp1,25 triliun," kata Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Rabu (24/3/2021).