Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) meminta PT Pertamina (Persero) betul-betul mengendalikan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar APBN tidak jebol untuk memberikan subsidi energi.
"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya. Jadi supaya APBN itu tidak terpukul," kata Sri Mulyani ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memaparkan ada tiga hal dari subsidi BBM yang memukul APBN, yakni kenaikan volume konsumsi BBM subsidi, kenaikan harga minyak dunia, dan kurs rupiah terhadap dolar AS yang lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2022.
"Itu semuanya memberi tekanan pada APBN kita di 2022 ini meskipun APBN-nya bagus, surplus ya sampai dengan Juli, tapi tagihannya ini nanti yang kalau volumenya gak terkendali kan akan jadi lebih besar di semester II," ujarnya.
Pemerintah telah menambah subsidi energi Rp349,9 triliun sehingga total seluruh subsidinya Rp502 triliun. Subsidi yang ditetapkan dihitung berdasarkan kuota untuk Pertalite sebesar 23 juta kiloliter (kl).
"Nah sekarang ternyata sampai dengan Juli itu volumenya itu banyak banget naik, sehingga estimasi menurut Pak Menteri ESDM dengan DPR waktu itu realisasinya itu bisa sampai 28 juta kiloliter, padahal kita anggarannya cuma 23 juta. Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp502 triliun yang sudah kita sampaikan," tuturnya.
Belum lagi harga minyak yang meroket melebihi asumsi APBN, yang mana harga minyak sempat menyentuh 120 dolar AS per barel. Dia menyatakan hal itu akan menambah tekanan pada APBN.
"Jadi ini subsidi bergerak terus nih karena harga kan bergerak terus, baik volume maupun harga," sebutnya.
Dia menjelaskan pihaknya sudah membahas persoalan tersebut bersama dengan pihak Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
"Kan kita mencoba meng-absorb shock-nya tadi. Tekanan yang muncul gede banget itu kan kita absorb dengan APBN dengan dana sampai Rp502 triliun. Tapi kalau shock-nya gede terus dan itu menyebabkan gap yang sangat besar, ya kita harus mencari langkah-langkah untuk mengamankan rakyat, mengamankan ekonomi, dan mengamankan APBN," tambahnya.