Cegah Badai PHK Tahun Ini, Begini Strategi Jokowi

16 Jan 2023, 21:25 WIB

ilustrasi pencari kerja (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta sejumlah pembantunya di Kabinet Indonesia Maju untuk mewaspadai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mungkin masih marak terjadi tahun ini. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Ada tiga hal yang disarankan Jokowi untuk mencegah risiko potensi PHK. Tiga hal itu terbagi untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Untuk mencegah risiko daripada potensi PHK, jangka pendek mendorong belanja pusat daerah untuk penggunaan produk dalam negeri, jangka menengah perbaikan struktural di industri hulu ke hilir mulai rantai pasok SDM, R&D, dan akses pasar terutama juga mempercepat perjanjian CEPA, termasuk CEPA Eropa dan juga beberapa kerjasama dari pasar non tradisional," tutur Airlangga.

1. Jokowi juga minta optimalkan penyerapan tenaga kerja

Ilustrasi tenaga kerja. IDN Times/Galih Persiana

Airlangga menambahkan, Presiden Jokowi juga meminta para menterinya untuk fokus dalam penyerapan tenaga kerja.

"Terkait dengan penyerapan tenaga kerja, optimalisasi belanja pusat daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa, memperluas kerja sama government to government dari program pekerja migran, kemudian inklusi keuangan baik itu PNM maupun KUR, kemudian program kerja," beber dia.

2. Kinerja APBN 2022

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Pertama dari segi defisit yang mencapai 2,38 persen dari target 4,5 persen.

"Ini menunjukkan konsolidasi fiskal lebih cepat dari amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020," kata dia.

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai 115,9 persen dari target atau tumbuh 30,6 persen. Hal tersebut didukung oleh penerimaan pajak yang mencapai 115,6 persen dan PNBP juga melesat 122,2 persen.

3. Defisit APBN cuma Rp400-an triliun

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 berhasil turun semakin tajam. Namun, defisit APBN 2022 masih berstatus unaudited lantaran belum diperiksa oleh BPK.

"Defisit tahun 2022 ditutup dengan Rp464,3 triliun. Ini juga kalau dibandingkan APBN awal, yaitu Rp868 triliun atau di Perpres 98 di mana defisitnya dicantumkan Rp840,2 triliun, angka Rp464 triliun ini jauh lebih rendah, hampir separuhnya sendiri. Dibandingkan tahun lalu yang defisitnya mencapai Rp775 triliun, ini adalah penurunan sangat tajam," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2022, Selasa (3/1/2022).