Jakarta, IDN Times - Pemerintah memberlakukan tarif PNBP atau PNBP hingga 0 persen terhadap beberapa jenis lelang yang ditetap melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 /PMK. 06/2022.
PMK tersebut mengatur tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan 0 persen atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.
Jenis lelang yang dapat dikenakan tarif PNBP sampai 0 persen adalah sebagai berikut:
Lelang sukarela produk UMKM non kendaraan bermotor
Jenis barang: barang atau hak yang dihasilkan dan dijual pelaku UMKM kecuali kendaraan bermotor.
Penjual: orang perorangan atau badan usaha pelaku UMKM dibuktikan dengan dokumen berupa NIB dan izin usaha, antara lain IUMK/SIUP/IUI.
Penyelenggara: pejabat lelang kelas I KPKNL
Tarif bea lelang:
Lelang terjadwal khusus non kendaraan bermotor
Jenis barang: barang bergerak kecuali kendaraan bermotor
Penjual: orang perorangan atau badan usaha
Penyelenggara: pejabat lelang (PL) kelas I KPKNL atau PL kelas II dalam bentuk bazaar atau tanpa kehadiran peserta melalui e-marketplace auction
Tarif bea lelang PL I:
Tarif bea lelang PL II:
Lelang eksekusi benda sitaan yang lekas rusak, membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi
Jenis barang: benda sitaan yang lekas rusak, membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi
Penjual: penyidik atau penuntut pada Polri, Kejaksaan, Oditurat Militer, KPK atau lembaga penegak hukum lain yang berwenang
Penyelenggara: pejabat lelang kelas I KPKNL
Tarif bea lelang barang bergerak:
Tarif bea lelang barang tak bergerak:
Salah satu hal yang melatarbelakangi diterbitkannya kebijakan tersebut adalah dampak pandemik COVID-19 terhadap perekonomian.
"Tentunya kita sama-sama ketahui bahwa negara kita dan bahkan dunia secara umum, kita terkontraksi dengan adanya pandemik COVID sehingga dampaknya ini sangat terasa ke perekonomian nasional," kata Kepala Sub Direktorat Kebijakan Lelang, Diki Zenal Abidin dalam diskusi secara virtual, Jumat (8/7/2022).
Dengan demikian, Kementerian Keuangan ingin memberikan dukungan kepada masyarakat demi mengembalikan pertumbuhan yang stabil bahkan meningkat.
"Di sini ada tiga hal yang menjadi tujuan dan manfaat yang akan kita ambil. Yang pertama pengoptimalan penggunaan lelang sebagai instrumen jual-beli produk UMKM dengan tarif yang terjangkau," tuturnya.
Kedua, pihaknya ingin meningkatkan peran lelang terjadwal khusus dengan tarif bea lelang yang lebih kompetitif. Ketiga, memberikan rasa keadilan bagi tersangka atau pemilik benda sitaan terkait pembebanan bea lelang penjual pada lelang eksekusi benda sitaan dalam penanganan tindak pidana yang perkaranya belum inkracht.
Diki menjelaskan bahwa PMK 95/2022 tidak mengakomodir kegiatan lelang atas aset sitaan eks penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Sebagaimana yang kami sudah sampaikan, untuk BLBI ini nggak masuk ya. Ini di luar lelang jenis itu," tambahnya.