Celios: Kabinet Gemuk Prabowo Sarat Balas Budi, Boroskan APBN

18 Okt 2024, 11:23 WIB

Anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan)

Intinya sih...

Mayoritas kabinet Prabowo-Gibran diisi oleh politisi sebanyak 55,6%, sementara profesional teknokrat hanya 15,7% dari 108 calon menteri.
Partai Gerindra menguasai kabinet dengan proporsi 26,7%, diikuti oleh Golkar (24,4%), Demokrat, PAN, dan PKB (8,9% masing-masing).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih, Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah sosok untuk menjadi menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan guna mengisi kabinet pemerintahan yang akan dipimpinnya selama lima tahun hingga 2029 nanti.

Sebelum adanya panggilan tersebut, publik berharap pemerintahan baru ini
akan dibentuk oleh individu-individu profesional yang mampu membawa perubahan positif dan efektif dalam tata kelola negara.

Masyarakat berharap adanya meritrokasi dalam struktur pemerintahan yang baru nanti. Mengutip Max Weber, meritrokrasi diartikan sebagai pemilihan orang-orang untuk memegang jabatan publik yang didasari atas kemampuan, keahlian, dan rekam jejak profesional mereka.

Adanya meritrokasi dianggap bisa memastikan bahwa keputusan-keputusan penting diambil oleh individu-individu kompeten dan berpengalaman. Namun, masyarakat justru merasa kecewa lantaran berapa nama yang muncul dan dipanggil Prabowo bukanlah sosok yang dikenal karena keahlian profesional mereka, melainkan lebih pada balas jasa politik pascapemilu.

1. Mayoritas diisi politikus

Airlangga Hartarto jadi salah satu orang yang datangi rumah Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (IDN Times/Tata Firza)

Center of Economic and Law Studies (Celios) pun melakukan analisis atas pemanggilan sejumlah nama menteri dan calon menteri yang telah dilakukan Prabowo tersebut. Dalam analisisnya, Celios menemukan, mayoritas nama yang dipanggil mengisi kabinet berasal dari politikus dengan proporsi 55,6 persen atau 60 dari 108 kandidat.

Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7 persen atau 17 dari 108 calon. Kemudian disusul kalangan TNI/Polri (8,3 persen), pengusaha (7,4 persen), tokoh agama (4,6 persen), dan selebriti (2,8 persen). Sayangnya, hanya 5,6 persen yang berasal dari kalangan akademisi.

Di antara kandidat berlatar politikus tersebut, terdapat 45 kandidat yang terafiliasi partai. Gerindra menguasai kabinet dengan proporsi mencapai 26,7 persen (12 orang), disusul Golkar sekitar 24,4 persen (11 orang), sedangkan Demokrat, PAN, dan PKB mendapat jatah seragam 8,9 persen (empat orang).

2. Sarat kepentingan balas budi politik

Beberapa tokoh datangi rumah Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (IDN Times/Amir Faisol)

Pengisian jajaran kabinet juga sarat dengan kepentingan balas budi politik yang memprioritaskan aktor-aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Setidaknya ada 30 kandidat yang tercatat aktif dalam TKN mulai dari posisi pengarah, penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, dewan pakar, hingga koordinator relawan kampanye.

Secara akumulatif, 72 persen dari jumlah kandidat merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 kemarin. Kondisi tersebut menunjukkan, bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajang balas budi politik.

Di sisi lain, Celios juga mencatat kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya tidak inklusif. Hal itu terlihat dari komposisi gender di dalamnya yang hanya ada 10 kandidat perempuan (9,3 persen) di antara 98 kandidat laki-laki dengan dominasi mencapai 90,7 persen.

3. Pemborosan anggaran secara signifikan

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Peneliti Celios, Galau D Muhammad mengatakan, pembagian jabatan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan secara moral, tetapi juga berpotensi menciptakan pemborosan anggaran yang signifikan.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” ujar Galau dalam laporan analisis Celios, Jumat (18/10/2024).

Galau menambahkan, semua tanggungan tersebut bakal semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo utang dan turunnya penerimaan pajak.