Jakarta, IDN Times - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai penentuan kebijakan pangan di Indonesia masih belum banyak melibatkan perempuan.
CIPS melihat, selama ini perempuan dilibatkan lebih banyak dalam produksi, pengolahan, hingga distribusi pangan.
Padahal, menurut peneliti dan analis kebijakan CIPS, Maria Dominika. Perempuan berperan dalam menjaga keberagaman pangan melalui pengetahuan lokal, menentukan pola konsumsi rumah tangga, dan mengelola hasil panen.
“Kebijakan pertanian yang memberikan ruang setara bagi perempuan dan kelompok rentan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Ketika mereka memiliki akses terhadap sumber daya dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sistem pangan akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan,” kata Maria dikutip dari keterangan resmi.
Perubahan dalam pendekatan kebijakan pertanian dapat memengaruhi peran tersebut. Ketika sistem pertanian berubah tanpa mempertimbangkan kondisi rumah tangga dan konteks budaya lokal, ruang partisipasi perempuan dalam sistem pangan berpotensi semakin terbatas.
Dampaknya terlihat dalami kehidupan masyarakat, seperti Bu Sari (nama disamarkan), petani dari Kalimantan Tengah, kehilangan salah satu sumber utama penghidupan setelah terjadi perubahan penggunaan lahan di desanya.
Sumber pangan yang sebelumnya dapat diperoleh dari hutan, sungai, dan ladang di sekitarnya kini membutuhkan biaya tambahan untuk dipenuhi.
Dalam kasus lain, seorang petani perempuan yang mengalokasikan 2,5 hektare (ha) lahannya untuk mengikuti program pembukaan lahan pertanian baru justru harus menanggung biaya tambahan demi menyiapkan lahan barunya dan membangun pengairan, belum lagi modal yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan di setiap musim tanam yang petani lain mungkin tidak memilikinya.
Temuan itu menunjukkan bahwa perubahan sistem pertanian dapat memunculkan biaya penyesuaian di tingkat petani, termasuk bagi perempuan yang selama ini juga memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan.
Di sisi lain, pendekatan yang mengutamakan pembukaan lahan baru juga menghadapi tantangan dari sisi produktivitas. Studi CIPS (2025) menunjukkan produktivitas padi di area pembukaan lahan baru seperti Food Estate di Kalimantan tengah justru 40-50 persen lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 5,1–5,2 ton per ha.
“Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan tidak selalu harus dimulai dari membuka lahan baru. Dalam banyak kasus, hasil yang lebih optimal dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, melalui dukungan teknologi yang sesuai, perbaikan irigasi, serta pendampingan bagi petani,” ucap Maria.
CIPS mendorong pemerintah untuk memperkuat pendekatan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Akses terhadap pembiayaan, teknologi pertanian, dan informasi pasar perlu diperluas, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya, seperti kelompok petani kecil.
Selain itu, keterlibatan petani, termasuk petani perempuan, dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan perlu diperkuat. Dukungan terhadap praktik pertanian yang selaras dengan pengetahuan dan budaya lokal juga penting untuk memastikan sistem pertanian lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.
Pendekatan intensifikasi lahan berkelanjutan juga perlu menjadi prioritas. Fokusnya adalah meningkatkan produktivitas dari lahan yang sudah ada dengan dukungan teknologi yang sesuai dan mudah diakses. Pendekatan ini dapat meningkatkan hasil tanpa memperluas lahan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.