Ciri-ciri Negara Berkembang di Dunia, Indonesia Termasuk?

30 Mar 2021, 07:05 WIB

Ilustrasi Subuh. (IDN Times/Anata Siregar)

Jakarta, IDN Times - Negara berkembang merupakan istilah yang kerap digunakan untuk mengelompokkan perekonomian sebuah negara. Selain negara berkembang, ada juga istilah negara maju.

Nah, biasanya negara tersebut akan mengumumkan sendiri apakah mereka masuk dalam kategori negara berkembang atau negara maju. Namun negara lain juga dapat menyanggahnya.

Menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tidak ada perbedaan definisi antara negara berkembang dan negara maju.

Suatu negara biasanya akan mengumumkan sendiri apakah termasuk dalam negara maju atau berkembang. Namun negara lain dapat menentang keputusan dari suatu negara tersebut.

Nah, kali ini IDN Times bakal mengulas tentang apa saja ciri-ciri negara berkembang. Simak ulasannya!

1. Pendapatan per kapita yang rendah

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Dilansir dari intelligenteconomist.com, karakteristik pertama dari negara berkembang adalah pendapatan per kapita masyarakatnya yang rendah. Biasanya, masyarakat di negara ini tidak banyak mendapatkan uang yang bisa disisihkan untuk diinvestasikan maupun ditabung.

Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia (Wolrd Bank), ada empat klasifikasi negara berdasarkan pendapaatan per kapitanya, yakni Low Income (1.035 dolar AS), Lower Middle Income (1.036 – 4,045 dolar AS), Upper Middle Income (4.046 – 12.535 dolar AS) dan High Income (di atas 12.535 dolar AS).

Saat ini, Indonesia masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran 3.900 dolar AS atau sekitar Rp54,6 juta (kurs Rp14.400 per dolar AS).

2. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi

Ilustrasi kepadatan penduduk. Unsplash/Joseph Chan

Ciri-ciri lainnya dari sebuah negara berkembang adalah laju pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini sering terjadi di sebuah negara karena kurangnya pelaksanaan program keluarga berencana, kurangnya pendidikan seks dan pemikiran semakin banyak anak, semakin banyak rezeki.

Kondisi ini biasanya cukup terlihat dari tingginya angka kelahiran anak melampaui angka kematian.

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa. Angka tersebut berdasarkan sinkronisasi hasil Sensus Penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 bila dibandingkan dengan SP2010 mencatatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.

3. Tingkat pengangguran yang tinggi

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Ciri ketiga dari sebuah negara berkembang adalah tingginya tingkat pengangguran. Umumnya, tingkat pengangguran yang tinggi ini terjadi daerah pedesaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik 5,23 persen menjadi 7,07 persen dibanding Agustus 2019.

Adapun TPT di perkotaan melonjak signifikan, yakni 8,98 persen. Sementara di pedesaan hanya naik 4,71 persen.

Adapun jumlah penduduk usia kerja Indonesia adalah 203,97 juta orang atau meningkat 2,78 juta orang. Dari angka tersebut, 138,22 juta orang merupakan angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja ada 65,75 juta orang atau naik 0,42 juta orang.

Dari jumlah angkatan kerja yang sebanyak 138,22 juta orang, pengangguran tercatat sebanyak 9,77 juta orang, sementara yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang atau turun 0,31 juta orang.

4. Ketergantungan pada sektor Primer dan ekspor pada komditas primer

Ilustrasi ekspor impor (IDN Times/Arief Rahmat)

Kemudian yang keempat adalah ketergantungan pada sektor primer. Sektor primer ini umumnya merupakan bagian terpenting pada suatu negara berkembang untuk menjadi negara maju. Syaratnya, ketergantungan itu harus tidak dominan, bahkan tidak ada.

Sektor primer itu sendiri merupakan sektor ekonomi yang memanfaatakan sumber daya alam secara langsung, seperti pertanian, kehutanan, perikanan hingga pertambangan.

Untuk Indonesia itu sendiri, paling anyar ini adalah rencana impor beras sebanyak 1 juta ton dan garam sebesar 3,07 juta ton di 2021. Kebijakan itu mendapat banyak penolakan dari banyak elemen masyarakat, khususnya petani.

Mereka pun berharap pemerintah menghentikan rencana tersebut dan mengoptimalkan produksi dari petani dalam negeri.