Cukai Rokok Naik, Kepala BKF: Dampaknya Bagi Pekerja Minimal

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menyempurnakan mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) CHT dengan daerah, yang semula 2 persen menjadi 3 persen. Hal tersebut menyusul adanya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dengan pembagian seperti itu, diperkirakan DBH CHT akan meningkat dari yang sebelumnya sekitar Rp3 triliun menjadi Rp6 triliun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

"Biasanya (DBH CHT) itu sekitar Rp3 triliun. Dalam 2 tahun terakhir, itu akan meningkat, kami estimasi sekitar Rp6 triliun. Nah, DBH CHT digunakan untuk kesehatan di daerah. Jadi akan kami lihat puskesmasnya. Ini pemda yang akan menggunakan dan sudah kami lihat, evaluasi biasanya banyak digunakan untuk fasilitas kesehatan ditingkatkan di daerah-daerah," ujarnya.

Tak hanya itu, DBH CHT juga biasanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas petani agar lebih produktif. Kemudian DBH CHT juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk pelatihan kerja.

Misalnya, lanjut Febrio, apabila ada pekerja dari pabrik rokok yang ingin beralih profesi, maka mereka disiapkan pelatihan kerja.

"Jadi program-program itu terus kami pantau dan improve, terutama yang signifikan terjadi adalah porsi DBH CHT yang akan meningkat signifikan pada tahun 2023. Kami harap itu akan membantu memberikan bantalan yang cukup kuat bagi transisi yang terjadi kalau dibutuhkan di level industrinya. Jadi dampaknya bagi tenaga kerja itu minimal," ujarnya.

Pemerintah turut mempertimbangkan penerimaan negara dalam merumuskan kebijakan penyesuaian tarif CHT.

Namun penerimaan bukan prioritas utama dalam konteks kebijakan CHT. Pihaknya melihat penerimaan CHT relatif cukup stabil dan tetap kuat dari tahun ke tahun karena jumlah perokok masih bertambah.

"Jadi walaupun cukai meningkat, penerimaan cukai hasil tembakau biasanya cukup stabil, tidak akan berubah terlalu banyak sehingga kalau ada pertanyaan apakah APBN sudah memperhitungkan perubahan (tarif CHT) itu karena memang dampaknya relatif tidak terlalu sensitif," jelas Febrio.

Menurut dia, pemerintah menaikkan CHT memang untuk mengurangi produksi sehingga arahnya akan mengurangi penerimaan. Namun itu pun tergantung dari inelastisitas perokok. Artinya, keadaan di mana konsumen kurang peka terhadap perubahan harga sehingga walaupun harga naik, tetapi tetap akan banyak perokok yang merokok.

"Jadi tergantung (kenaikan tarif CHT) dia secepat apa mengurangi jumlah perokoknya sehingga penerimaan cukai kita memang relatif cukup stabil," tuturnya.

Selain itu, ada pula faktor yang akan memengaruhi penerimaan, yakni faktor peredaran rokok ilegal. Selagi peredaran rokok ilegal dapat diberantas, maka penerimaan akan terjaga.

"Saat ini kan rokok ilegal tinggal 5 persen, sudah sangat jauh turun, maka banyak faktor. Jadi, gak hanya dari sisi tarif cukai. Kita cukup bisa menjaga penerimaan cukai tetap stabil," tambahnya.

Adapun cukai rokok rata-rata naik 10 persen dengan rincian SKM golongan I dan II naik antara 11,5 persen hingga 11,75 persen, SPM golongan I dan II naik 11 persen hingga 12 persen, dan SKT golongan I, II dan III naik 5 persen.

"Kenaikan ini akan berlaku untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024 akan diberlakukan kenaikan yang sama," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan cukai rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HPTL yang berlaku setiap tahun selama 5 tahun.