Curhat Korban PHK yang Ikut Kartu Prakerja: Mau Online pun Butuh Cash

01 Mei 2020, 15:45 WIB

Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Rofi'i, salah satu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemik COVID-19, berhasil dengan mudah masuk menjadi peserta Kartu Prakerja. Dia lolos pendaftaran gelombang pertama, beberapa pekan lalu dan langsung bisa masuk ke tahapan tes.

Setelah menjawab 'iya' atas pertanyaan "Apakah Anda terkena PHK?", Rofi'i pun melaju terus tanpa kendala hingga dapat saldo Rp1 juta untuk dapat mengakses pelatihan. Semua dilaluinya pada hari yang sama.

Namun, kemudahan itu tidak lantas membuat pria yang bekerja sebagai pekerja konstruksi itu merasa terbantu. Dia malah menyebut program Kartu Prakerja itu belum dapat dirasakan manfaatnya.

"Saya sih berharap pemerintah memberikan BLT (bantuan langsung tunai) saja. Karena itu yang benar-benar saya butuhkan untuk survive di kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Tapi saya juga tidak akan menyalahkan pemerintah," ujarnya kepada IDN Times, Jumat (1/5).

1. Program seperti Kartu Prakerja ini bukan apa yang dibutuhkan Rofi'i

Ilustrasi Kartu Pra Kerja. (IDN Times/Arief Rahmat)

Rofi'i mengetahui bahwa dalam program Kartu Prakerja, dia bisa mendapatkan insentif sebesar Rp600 ribu setelah menyelesaikan pelatihan dan melakukan evaluasi. Namun menurutnya, desain program yang bernilai anggaran Rp20 triliun tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang yang terkena PHK seperti dirinya.

"Yang kami butuhkan, link kerja dan akses modal yang lunak untuk peserta yang ingin membuka usaha," tuturnya.

Pria 27 tahun itu mengaku dia tidak semata-mata ingin "mentahnya saja". Namun menurutnya, saldo Rp1 juta untuk biaya mengikuti kelas online itu tidak benar-benar berguna di kehidupan nyata saat ini.

Dia butuh uang tunai untuk menyambung hidup. Jangankan beli kuota internet untuk mengikuti pelatihan online, setelah tidak bekerja, dia lebih butuh biaya untuk makan dan keperluan sehari-hari.

2. Tidak semua punya modal untuk beli kuota internet dan ikut pelatihan online

Alokasi anggaran Kartu Prakerja. IDN Times/Rahmat Arief)

Meski dengan mudah masuk ke fitur pelatihan kerja online yang ditawarkan program Kartu Prakerja, Rofi'i mengaku tidak terlalu bersemangat untuk mencoba. Sejauh ini, dia tidak berniat mengikuti pelatihan pada tujuh platform dari delapan yang menjadi mitra program itu.

Tujuh platform itu adalah startup, Bukalapak, Pijar Mahir, Skill Academy dari Ruangguru, Mau Belajar Apa, Sekolahmu, Pintaria, Tokepedia. Sedangkan satu lainnya adalah sistem dalam Kemenaker.

"Yang saya pilih hanya platform pemerintah yaitu Kemenaker. Sisanya belum saya cek dan kurang tertarik karena itu startup milik swasta," ujarnya.

Dia sengaja "pilih-pilih" pelatihan apa yang diaksesnya. Cukup satu platform itu saja meski setiap peserta sebenarnya mendapatkan saldo Rp1 juta untuk biaya pelatihan.

Ternyata hanya ada satu alasan Rofi'i bersikap selektif seperti itu: dia tidak punya modal untuk beli kuota internet dan mengakses pelatihan secara online.

Untuk bisa mengikuti pelatihan dengan koneksi yang lancar, dirasakannya terlalu berat saat ini. Dia tidak memiliki akses wifi di tempat tinggalnya, dan bukan rahasia, harga kuota internet di Indonesia tidak bisa dibilang murah.

"Untuk pelatihan yang jelas, modal untuk mengikuti pelatihan, kalau bisa dibayar di muka sebelum mengikuti pelatihan," kata Rofi'i tentang apa yang sesungguhnya dia butuhkan saat ini.

Sementara, insentif dalam program Kartu Prakerja baru akan didapatkannya belakangan, saat tahap evaluasi sudah selesai. Dengan begitu, dia hanya akan memilih satu pelatihan dan tidak mempergunakan sisa saldo di dashboard-nya.

"Tidak merasa rugi. Uangnya kan juga bakal balik ke negara," ujarnya.

3. Sri Mulyani jelaskan program ini dilakukan online seluruhnya karena ada PSBB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. IDN Times/Shemi

Sebelumnya diberitakan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ide awal program Kartu Prakerja sebenarnya berbentuk pelatihan online dan offline. Namun, karena kebijakan seperti PSBB dan physical distancing selama pandemik COVID-19, program ini harus dilakukan secara online saja untuk sementara.

Dia meminta masyarakat memanfaatkan program ini secara maksimal. Jika insentif yang diberikan dalam program ini tidak habis, kata Srimul, sisa dana tersebut akan masuk kembali ke kas negara.

"Insentif Rp600.000 per bulan untuk pelatihan maksimum Rp1 juta. Kalau dia ambil pelatihan di bawah satu juta dan uangnya tidak dipakai maka uangnya masuk lagi ke negara," katanya dalam RDP dengan komisi XI DPR, Kamis (30/4).

Hingga kini sudah ada 8,2 juta orang yang melamar, kendati begitu baru 130 ribu orang yang dapat dilayani. "Ini selalu memunculkan ekspektasi antara yang melamar dengan batch pertama dan kedua," ujarnya.

Dia pun mengatakan, akan ada perbaikan pelayanan baik dari segi konten maupun platform yang akan memberikan konten. "Kita tidak berharap semuanya online," ujarnya.