Daftar 20 BPR dan BPRS yang Dicabut Izinnya

26 Des 2024, 11:40 WIB

Triyan Pangastuti

Kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, Padang (Dok. LPS)

Intinya sih...

OJK mencabut izin usaha 20 BPR karena rencana tindak penyehatan yang tidak dilakukan
Pencabutan izin usaha dilakukan untuk memperkuat industri BPR dan melindungi kepentingan konsumen

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 20 Nank Perkreditan Rakyat (BPR) sepanjang 2024 karena berkaitan dengan rencana tindak penyehatan yang dilakukan oleh BPR.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pencabutan dilakukan untuk memperkuat industri BPR atau BPR Syariah serta melindungi kepentingan konsumen.

“Pencabutan izin usaha (CIU) pada BPR tersebut tidak serta-merta dilakukan. Pengawas senantiasa memantau realisasi rencana tindak penyehatan yang dilakukan oleh BPR dan pemegang saham pengendali (PSP),” kata Dian, dikutip Kamis (26/12/2024).

1. OJK telah lakukan berbagai upaya korektif selama BPR ditetapkan dalam status penyehatan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Di sisi lain, OJK telah melakukan berbagai upaya korektif seperti penambahan setoran modal, aksi korporasi, hingga konsolidasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan selama masa BPR ditetapkan pada status dalam penyehatan.

Menurutnya, realisasi dari rencana tindak BPR/S dan PSP ini yang berpengaruh terhadap penetapan BPR/S dalam penyehatan dapat kembali normal atau menjadi BPR/S dalam resolusi.

“CIU dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS serta melindungi kepentingan konsumen setelah pemegang saham dan pengurus BPR/S tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/S,” ujar dia

2. Status bank dalam penyehatan tidak boleh lebih dari setahun

Ilustrasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (IDN Times/Aditya Pratama)

Bila mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), status Bank Dalam Penyehatan (BDP) tidak boleh melampaui satu tahun.

Menurutnya, saat ini hampir seluruh BPR/S di Indonesia tercatat dengan status pengawasan normal.

"Fokus pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BPR/S bertujuan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan terpercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata terutama pada daerah atau wilayahnya," tuturnya.

Menurutnya dalam upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan khususnya BPR dan BPR Syariah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan
yang makin kompleks dan beragam, diperlukan deteksi sejak awal terhadap
permasalahan serta kondisi BPR atau BPR Syariah yang berada dalam
pengawasan normal, namun mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.