Daftar Gaji, Tunjangan, dan Hak Lengkap PPPK Terbaru 2025

Berikut rincian gaji PPPK berdasarkan golongan jabatan dan masa kerja, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024:

• Golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.900

• Golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200

• Golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200

• Golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600

• Golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900

• Golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100

• Golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800

• Golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400

• Golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500

• Golongan X: Rp3.339.600-Rp5.484.000

• Golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000

• Golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800

• Golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800

• Golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500

• Golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200

• Golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600

• Golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak hanya menerima gaji pokok berdasarkan golongan, tetapi juga berhak atas sejumlah tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Berikut penjelasan lengkap mengenai tunjangan yang diterima oleh PPPK:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan ini diberikan berdasarkan capaian kinerja individu serta instansi tempat PPPK bekerja. Besarannya tidak sama di setiap lembaga karena disesuaikan dengan kebijakan daerah atau instansi pusat. Misalnya, PPPK yang bekerja di kementerian dengan anggaran besar bisa mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan di instansi daerah. Tujuannya adalah memberikan motivasi agar pegawai meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik.

2. Tunjangan Jabatan

Bagi PPPK yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, akan diberikan tunjangan jabatan. Nominalnya ditentukan oleh tingkat jabatan dan tanggung jawab yang diemban. Contohnya, jabatan fungsional seperti guru, dosen, penyuluh, atau tenaga kesehatan memiliki tunjangan fungsional yang berbeda-beda tergantung golongan dan lama masa kerja.

3. Tunjangan Keluarga

PPPK yang sudah menikah berhak menerima tunjangan keluarga, meliputi tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari gaji pokok, serta tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk maksimal dua anak. Tunjangan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

4. Tunjangan Pangan (Beras)

Sama seperti ASN lainnya, PPPK juga menerima tunjangan pangan yang biasanya diberikan dalam bentuk uang, setara dengan harga 10 kilogram beras per bulan per anggota keluarga. Jumlah ini menyesuaikan harga beras rata-rata nasional yang ditetapkan pemerintah.

5. Tunjangan Kemahalan dan Daerah Tertinggal

Bagi PPPK yang ditempatkan di wilayah dengan indeks biaya hidup tinggi atau daerah terpencil, pemerintah memberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan daerah khusus. Besarannya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing serta tingkat kesulitan geografis dan ekonomi daerah tersebut.

Secara keseluruhan, PPPK memperoleh berbagai tunjangan yang hampir setara dengan PNS, meskipun tidak memiliki hak pensiun. Kombinasi antara gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tersebut menjadikan total penghasilan PPPK cukup kompetitif, apalagi bila ditempatkan di instansi dengan tunjangan kinerja tinggi. Dengan sistem kontrak yang diperbarui, PPPK tetap diharapkan memiliki semangat kerja dan profesionalisme seperti ASN pada umumnya.

Selain gaji pokok dan berbagai tunjangan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga memperoleh sejumlah hak lain yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Hak Cuti

PPPK berhak mendapatkan berbagai jenis cuti yang diatur hampir sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jenis-jenisnya meliputi:

• Cuti tahunan, sebanyak 12 hari kerja per tahun, diberikan setelah bekerja selama minimal satu tahun.

• Cuti sakit, diberikan berdasarkan rekomendasi dokter sesuai lamanya masa pemulihan.

• Cuti melahirkan, berlaku bagi PPPK perempuan sebanyak 3 bulan penuh.

• Cuti penting, diberikan untuk keperluan pribadi yang mendesak seperti pernikahan, kematian keluarga inti, atau kelahiran anak.

• Cuti tersebut tetap dihitung sebagai masa kerja aktif, dan selama cuti PPPK tetap mendapatkan gaji penuh.

2. Jaminan Sosial (BPJS)

PPPK otomatis terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari BPJS Kesehatan, PPPK dan keluarganya mendapatkan perlindungan kesehatan layaknya ASN lainnya.

Dari BPJS Ketenagakerjaan, PPPK memperoleh manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT).

Meskipun PPPK tidak memiliki hak pensiun seperti PNS, JHT berfungsi sebagai tabungan yang bisa dicairkan setelah masa kerja berakhir.

3. Pengembangan Kompetensi

Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi PPPK untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik melalui pelatihan teknis, seminar, atau diklat. Tujuannya agar pegawai mampu meningkatkan kemampuan sesuai jabatan dan tanggung jawabnya. Biaya pengembangan ini biasanya ditanggung oleh instansi tempat PPPK bekerja.

4. Perpanjangan dan Evaluasi Kontrak

Masa perjanjian kerja PPPK bisa diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dan hasil evaluasi kinerja. Jika kinerja dinilai baik dan kebutuhan formasi masih ada, kontrak kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, bahkan beberapa tahun. Ini memberikan rasa aman bagi pegawai yang berkinerja tinggi.

5. Kesempatan Pengangkatan Kembali

Apabila kontrak berakhir, PPPK yang memiliki catatan kinerja baik bisa diangkat kembali melalui proses seleksi ulang. Dengan sistem ini, PPPK tetap memiliki peluang untuk terus bekerja di instansi pemerintah tanpa kehilangan pengalaman dan masa kerja sebelumnya.

PPPK kini memiliki hak dan fasilitas yang hampir sejajar dengan PNS, mulai dari gaji, tunjangan, hingga jaminan sosial dan pelatihan. Meskipun tidak mendapatkan pensiun tetap, pemerintah telah menyiapkan kompensasi berupa jaminan hari tua dan tunjangan yang cukup besar. Dengan peraturan yang semakin diperbarui, profesi PPPK menjadi pilihan yang stabil dan layak bagi tenaga profesional di berbagai bidang.

1. Apakah PPPK mendapatkan pensiun seperti PNS?

Tidak, PPPK tidak mendapatkan pensiun tetap. Namun, mereka menerima manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dicairkan setelah masa kontrak berakhir.

2. Apakah masa kerja PPPK bisa diperpanjang?

Bisa. Masa kerja PPPK dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dan hasil evaluasi kinerja pegawai selama masa kontrak berjalan.

3. Apakah PPPK bisa dipindahkan antarinstansi atau daerah?

PPPK tidak dapat dipindahtugaskan antarinstansi, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh pemerintah dan sesuai perjanjian kerja.

4. Apa saja jaminan sosial yang didapat PPPK?

PPPK memperoleh perlindungan dari BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

5. Apakah PPPK mendapatkan pelatihan seperti PNS?

Ya, PPPK berhak mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi yang disediakan oleh instansi, agar tetap dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja sesuai jabatannya.