Dalih Airlangga Saat UU Cipta Kerja Disebut Dibuat Sembunyi-sembunyi

Pada diskusi itu, Airlangga turut membantah pembahasan UU Cipta Kerja dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sengaja dikebut. Meskipun anggota DPR mengakui pembahasan dipercepat dengan alasan ada lebih dari 18 anggota parlemen yang terpapar COVID-19. 

Airlangga menjelaskan Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengirimkan surat presiden pada 7 Februari 2020 lalu. Kemudian, pertemuan dengan pimpinan DPR terjadi pada 12 Februari 2020. 

"Dari tanggal 12 Februari hingga pembahasan pertama itu kan sudah diliput oleh media, sehingga bulan April baru dibahas di DPR dan hampir semua fraksi mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan siapapun," tutur dia. 

Namun, kenyataannya panitia kerja RUU Cipta Kerja Badan Legislasi DPR, sempat mengadakan rapat dua hari di luar gedung Senayan. Rapat pembahasan itu digelar di sebuah hotel di kawasan Serpong, Tangerang. Bahkan, akhir pekan pun mereka tetap rapat. 

Lalu, jadwal semula rapat paripurna yang digelar pada 8 Oktober 2020 untuk menyepakati RUU itu, kemudian dimajukan menjadi Senin, 5 Oktober 2020. Pemerintah dan DPR diduga sengaja memajukan pengesahan UU itu, lantaran ingin menghindari aksi unjuk rasa besar-besaran yang memuncak pada 8 Oktober 2020. 

Di forum itu, Airlangga mengakui UU Cipta Kerja merupakan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Proses pengesahannya, kata dia, adalah keputusan politik. 

"Oleh sebab itu, UU yang diajukan di awal dan yang sudah diketok, banyak mengalami perbaikan," kata dia. 

Namun, ketika ditanya apakah itu penyebab jumlah halaman di naskah UU Cipta Kerja kerap berubah, Airlangga mengajak publik untuk tidak terpaku pada fakta itu. 

"Jadi, kita tidak perlu terpaku dengan halaman. Halaman itu tergantung pada jenis kertas, font, Romawi atau non Romawi, plus ukuran font-nya 12 atau 14," ujarnya lagi berseloroh. 

Setelah bolak-balik berubah, naskah terbaru UU Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman. 

Airlangga turut menjelaskan lantaran memberi kemudahan perizinan bagi pengusaha, maka UU Cipta Kerja secara langsung berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Dengan adanya UU tersebut, kata dia, justru bisa menghapus titik-titik pungli yang kerap terjadi di lapangan. 

"Jadi, UU ini antikorupsi dan membuka peluang agar bisnis tidak dimonopoli oleh pengusaha besar saja," kata dia. 

Namun, dalam pandangan Transparency International Indonesia (TII) UU Cipta Kerja justru bisa menimbulkan praktik korupsi di sektor lain.

"Saya khawatirnya kemudian, kebutuhannya akan tetap ada, mereka akan mencari sumber-sumber lain sehingga saya kira ini kemungkinan akan muncul sumber-sumber korupsi baru," kata Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko dalam acara diskusi bertajuk "UU Cipta Kerja vs Pemberantasan Korupsi" pada 14 Oktober 2020 lalu.