Lebih dari Separuh Dana Desa 2026 Dialokasikan ke Kopdes Merah Putih

Ketentuan alokasi tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026.

"Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP dihitung sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap desa atau sebesar Rp 34.570.000.000.000," tulis Pasal 15 ayat (3) aturan tersebut, dikutip Senin (16/2/2026).

Anggaran tersebut merupakan bagian dari total Dana Desa 2026 yang mencapai Rp60,57 triliun. Dengan demikian, sisa anggaran sekitar Rp26 triliun dialokasikan sebagai Dana Desa reguler untuk kebutuhan lain di desa.

PMK 7/2026 diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 9 Februari 2026 dan diundangkan pada 12 Februari 2026.

Dalam peraturan tersebut, dana pendukung KDMP diarahkan untuk pembangunan fisik dan kelengkapan koperasi desa. Penggunaan dana meliputi pembayaran angsuran pembangunan gerai, pergudangan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 20 ayat (1) juga menegaskan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berkelanjutan.

"Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi desa lainnya; dukungan implementasi KDMP; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa; pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa," lanjut Pasal 20 ayat (1).

Aturan ini memperluas fokus penggunaan Dana Desa yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta permodalan BUMDes.

PMK 7/2026 juga memisahkan mekanisme pencairan Dana Desa reguler dan dana dukungan KDMP. Dana Desa reguler tetap disalurkan melalui pemotongan di tingkat kabupaten/kota dan diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Sementara itu, dana untuk implementasi KDMP disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung khusus penyaluran dana.

"Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar," tulis Pasal 24 ayat (1).

Selain itu, pemerintah memasukkan status pembentukan dan kinerja usaha KDMP sebagai salah satu kriteria pemberian insentif desa yang bersumber dari alokasi Rp1 triliun pada tahun anggaran berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan didanai melalui APBN yang disalurkan lewat Dana Desa. PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan fisik.

Pendanaan awal berasal dari pinjaman bank-bank Himbara kepada Agrinas, dengan pembayaran cicilan dijamin melalui APBN.

"Agrinas pinjam ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure, perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan," ujar Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

Jika cicilan mencapai Rp40 triliun per tahun selama enam tahun, total anggaran yang digunakan untuk pembangunan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih mencapai Rp240 triliun.