Bogor, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan, angkat bicara terkait polemik dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat senilai Rp4,17 triliun yang disebut mengendap di Bank Indonesia (BI).
Isu ini mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, Pemprov Jabar sebagai salah satu daerah dengan dana mengendap tertinggi. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) membantah keras dengan mengklarifikasi bahwa dana tersebut berbentuk giro untuk operasional dan pembayaran proyek, bukan deposito untuk mencari bunga.
Menyikapi perbedaan data triliunan rupiah ini, Iwan Suryawan mendesak adanya transparansi data dan meminta semua pihak kembali fokus pada program pembangunan rakyat. Politikus Fraksi PKS ini menegaskan, DPRD akan menggunakan hak pengawasan secara maksimal.
Iwan Suryawan menekankan bahwa perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan klaim Pemprov Jabar tidak boleh dibiarkan menjadi 'bola liar' di tengah masyarakat. Ia menuntut klarifikasi data yang akurat dari kedua belah pihak.
"Kami di DPRD juga perlu tahu data yang valid dan terperinci tentang polemik dana ini dari pemerintah pusat maupun provinsi. Ini bukan sekadar angka, ini menyangkut uang rakyat Jawa Barat yang harus digunakan untuk pembangunan," tegas Iwan.
Menurutnya, klarifikasi ini penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.