Dapat Kritikan Dewan, Program Stiker BBM Bersubsidi Dicabut

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, Mahdinur mengatakan, pada prinsipnya tujuan diterbitkannya Program Stickering adalah untuk adanya ketertiban dalam penyaluran bahan bakar minyak jenis Premium dan solar bersubsidi.

“Karena memang bahan bakar minyak dua jenis tersebut oleh pemerintah kuotanya dibatasi, dan lebih diperuntukkan kepada yang lebih tepat sasaran seperti mobil niaga, kendaraan umum labi-labi, mobil dengan ron rendah,” kata Mahdinur, melalui keterangan yang diterima oleh IDN Times, pada Sabtu (17/10/2020).

Namun, menurut Mahdinur, selama dua bulan lebih program tersebut dijalankan, ada pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan kegiatan stickering tersebut. Padahal, selama penerapan program itu antrean-antrean di berbagai SPBU di Aceh  tampak telah berkurang  sehingga mengurangi kemacetan.

Sebelum program pemasangan stiker bertulisan bertulisan ‘Stiker BBM Bersubsidi’ pada kendaraan pribadi warga dicabut, Pemerintah Provinsi Aceh sempat beberapa kali mendapat kritikan dari anggota DPRD. 

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdinur, mengatakan pencabutan itu dilakukan atas usulan anggota DPRD Aceh yang menyebutkan pelaksanaan edaran tersebut belum efektif.

“Oleh karenanya dengan segala pertimbangan yang ada, maka pelaksana tugas gubernur mengambil keputusan untuk mengevaluasi kembali surat edaran itu,” ujar Mahdinur.

Sementara itu, menanggapi dicabutnya program tersebut, pihak PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I sebagai operator minyak dan gas akan mengikuti arahan dari pemerintah.

“Pertamina sebagai operator migas, tentu mentaati arahan pemerintah daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility Pertamina Marketing Operation Region I, M Roby Hervindo ketika dikonfirmasi terpisah, Sabtu (17/10/2020).

Selama progam pemasangan stiker bertulisan ‘Stiker BBM Bersubsidi’ pada kendaraan pribadi dijalankan, Robya menyampaikan, antrean panjang di sejumlah SPBU di Provinsi Aceh mulai berkurang dibandingkan sebelum pelaksanaan.

“Dapat kami sampaikan, berdasarkan survei yang dilakukan di 126 SPBU di wilayah Aceh. Terungkap data jumlah antrean berkurang hingga 80 persen, dibanding sebelum pelaksanaan program identitas stiker,” ujarnya.

“Responden juga mengutarakan bahwa kini antrian di SPBU lebih tertib, dan tidak mengganggu warga di sekitar SPBU,” tambah Roby.

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I menyarankan, perlu dilakukan langkah antisipasi antrian panjang kembali terjadi di SPBU pasca dicabutnya program tersebut. Sebab, dikatakan Roby, seluruh lapisan masyarakat akan kembali berebut premium dan biosolar yang kuotanya terbatas.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan catatan pihak Pertamina selama satu bulan dijalankan program pemasangan stiker, konsumsi Premium mengalami penurunan sekitar empat persen.

“Data menunjukkan konsumsi Premium dan Biosolar lebih tepat sasaran. Masyarakat mampu akhirnya beralih menggunakan Pertalite, Pertamax, Dex dan Dexlite,” ungkapnya.

Tak hanya itu, meningkatnya konsumsi masyarakat mampu terhadap bahan bakar minyak non subsidi juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh, khususnya melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

“Karena nilai PBBKB Pertamax cs, lebih besar dibanding Premium dan Biosolar subsidi,” kata Unit Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility Pertamina Marketing Operation Region I itu.

“Namun sekali lagi, kami sebagai operator migas akan melaksanakan apa yang menjadi arahan pemerintah. Pertamina telah menginstruksikan kepada SPBU dan Hiswana bahwa stiker identitas BBM tepat sasaran tidak lagi diberlakukan,” imbuhnya.