Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi kredit bagi para debitur terdampak COVID-19, baik secara langsung maupun tak langsung. Hal itu tertera dalam Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.
"Kalau (ditanya) debitur KPR apakah masuk, ya, kalau KPR terimbas COVID-19, tentunya masuk lah," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam video conference, Minggu (5/4).
Namun demikian, Wimboh menjelaskan restrukturisasi akan berimplikasi ke penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) atau pembentukan pencadangan. Oleh sebab itu, perbankan harus melapor ke OJK mana saja yang direstrukturisasi.
"Legalitynya adalah debitur dan bank. Meski debitur kecil, legality-nya satu. Barangkali pembicaraan debitur kelompok eksekusinya pasti satu-satu," ujarnya.
Tak hanya debitur KPR, relaksasi kredit juga berlaku bagi para pelaku UMKM, KUR, nelayan, pengemudi ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya.
"Mereka bisa dikategorikan untuk mendapatkan insentif, seperti penundaan pembayaran kredit per bunga, atau bunga saja, bahkan diberi (kelonggaran) pembayaran. Ini adalah debitur-debitur dengan nilai pinjaman sampai Rp10 miliar. Kalau di atas Rp10 miliar silakan saja direstrukturisasi dalam kategori lancar," ujar Wimboh.
Meski ada kelonggaran pembayaran kredit, Wimboh mengimbau pengusaha atau nasabah yang memiliki cashflow stabil untuk tidak memanfaatkan relaksasi kredit. Sebab, relaksasi kredit merupakan langkah preventif untuk menekan dampak pelemahan ekonomi imbas COVID-19.
"Kami imbau debitur kalau masih punya ruang nyicil karena tabungannya banyak, bisa tetap dibayar angsurannya," katanya.