Defisit APBN hingga November 2025 mencapai Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB.
Belanja negara lebih besar dari penerimaan dengan pendapatan terealisasi Rp2.351,5 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun.
Defisit keseimbangan primer capai Rp82,2 triliun menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025 mencapai Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit tersebut lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tercatat Rp402 triliun. Secara bulanan, defisit juga meningkat Rp80,6 triliun dari posisi Oktober 2025 sebesar Rp479,7 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan defisit APBN masih berada dalam batas terkelola dan sesuai dengan desain APBN 2025.
"Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB ini masih dalam batas terkelola dan sesuai desain APBN," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).
Defisit terjadi seiring belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan. Hingga November 2025, pendapatan negara terealisasi Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook.
Capaian ini ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.903,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp1.634,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp269,4 triliun. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp444,9 triliun atau 93,2 persen dari outlook.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp2.116,2 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.110,7 triliun dan belanja non-K/L Rp1.005,5 triliun. Transfer ke daerah mencapai Rp795,6 triliun atau 92,1 persen dari outlook.
"Belanja negara terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta mendukung program prioritas pemerintah," ujar Purbaya.
Sejalan dengan itu, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp82,2 triliun.
Pemerintah menilai kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global