Demi Bantuan IMF, Pakistan Menghapus Kebijakan Subsidi Bensin
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Pakistan yang dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif kemungkinan akan secara bertahap menghapus subsidi pada bensin. Dengan hal tersebut, akan ada kenaikan harga produk minyak bumi sekitar dua minggu ke depan.
Kebijakan ini dirilis menjelang pembicaraan Pakistan dengan International Monetary Fund (IMF) untuk menghidupkan kembali program pinjaman 6 miliar dolar AS. Pemerintah Shehbaz akan meninggalkan subsidi bahan bakar pada Minggu (15/5/2022).
1. Sejauh ini, Pakistan memberikan subsidi bensin sebesar sekitar Rp22.600 per liter
Baru-baru ini, para pejabat Pakistan sedang berdiskusi untuk menyusun strategi dalam menghadapi krisis keuangan yang dialami Pakistan. Pemerintah Pakistan memerlukan suntikan dana agar dapat menyelesaikan permasalahan ini.
Menteri Pertahanan Federal Pakistan, Khawaja Asif, mengatakan bahwa "keputusan besar" akan diambil dalam 48 jam ke depan per Minggu (15/5/2022) untuk mengatasi krisis perekonomian yang sedang berlangsung, dilansir The Hindustan Times.
Sejauh ini, pemerintah Pakistan memberikan subsidi BBM sebesar 29,60 rupee Pakistan per liter atau setara Rp22.600 per liter. Di sisi lain, adanya subsidi sendiri dikabarkan telah membebani keseimbangan keuangan yang ada di Pakistan itu sendiri.
2. Pencabutan subsidi diyakini akan membebani masyarakat Pakistan
Jika pemerintah Pakistan memilih untuk tidak memberikan subsidi, maka harga bensin akan mencapai 190 rupee Pakistan per liter yang pastinya akan membebani masyarakat. Harga tersebut setara dengan Rp14.500 per liter.
Sementara itu, Pemerintah Pakistan juga telah memberikan subsidi 73,04 rupee Pakistan per liter untuk solar dan 43,16 rupee Pakistan untuk minyak tanah. Tarif solar dan minyak tanah akan melonjak menjadi 230 dan 176 per liter (dalam rupee Pakistan) jika subsidi dihapuskan, dilansir India TV.
Pencabutan subsidi akan memberikan multiplier effect terhadap harga barang-barang lainnya mengingat biaya logistik akan jadi mahal. Keputusan pencabutan subsidi minyak dinilai juga akan mempengaruhi pasar saham Pakistan.
3. IMF dorong pemerintahan baru Pakistan untuk tinggalkan kebijakan subsidi
Pada akhir April 2022, IMF menginginkan pemerintahan baru Pakistan untuk mencabut kebijakan perpanjangan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Imran Khan. Setelah pemerintahan Imran Khan lengser, Shehbaz Sharif mengambil alih posisi Khan.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif ditugaskan untuk memulihkan situasi ekonomi yang kacau sejauh ini. Pekan depan, Pemerintah Pakistan akan berkomunikasi dengan IMF terkait langkah yang akan dilakukan kedepannya.
Besar kemungkinan bahwa Pemerintah Pakistan akan menyetujui permintaan IMF untuk menghapus subsidi. Pada awal masa pemerintahan baru, Shehbaz memberikan indikasi bahwa pemerintahannya tak akan menyetujui miliaran rupee Pakistan hanya untuk subsidi.