Demi Proyek Kereta Cepat, KAI Gak Setor Dividen ke Negara Sejak 2021

09 Jul 2024, 23:30 WIB

Jujuk Ernawati

KA Andalan Celebes 1 di Jalur Trans Sulawesi Makassar-Pare Pare (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

PT KAI tidak menyetor dividen sejak 2021 untuk memperkuat keuangan dan mendukung proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Kontribusi PNBP dan pajak KAI kepada negara pada 2020 dan 2021 menurun akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada kinerja operasional perusahaan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak menyetor dividen ke negara sejak 2021. Hal tersebut dilakukan demi memperkuat keuangan perusahaan dan mendukung proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan arahan Komite Kereta Cepat. Adapun Komite Kereta Cepat terdiri dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.

"Sejak 2021, KAI mendapat amanah dari Komite Kereta Cepat untuk menahan dividen untuk penguatan keuangan KAI, jadi tidak ada porsi dividen," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa (9/7/2024).

1. Kontribusi KAI ke negara

Ilustrasi kereta api. (IDN Times/Fariz Fardianto)

KAI mencatat total kontribusi KAI kepada penerimaan negara pada 2018 sbesar Rp3,9 triliun. Angka tersebut naik pada 2019 menjadi Rp4,4 triliun.

Kendati demikian, kontribusi KAI dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak pada 2020 dan 2021 menurun. Itu karena pandemik COVID-19, yang berdampak pada menurunnya kinerja operasional perusahaan.

Adapun kontribusi KAI kepada negara pada 2020 senilai Rp3 triliun, dan pada 2021 sebesar Rp2,9 triliun. Salusra menyatakan, KAI tidak menyetor dividen sepanjang periode tersebut.

Sementara total kontribusi KAI pada 2022 sebesar Rp3,1 triliun. Angka tersebut meningkat pada tahun lalu menjadi Rp4,9 triliun.

2. KAI ajukan PMN Rp1,8 triliun

Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/ Syahrial)

KAI mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1,8 triliun pada tahun anggaran 2025. PMN ini untuk mendukung pengadaan sarana KRL Jabodetabek, termasuk mendatangkan 11 rangkaian kereta baru dari luar negeri.

Salusra mengatakan, PMN tersebut untuk mengganti kereta komuter yang usianya sudah di atas 30 tahun. Selain itu, juga mengantisipasi jumlah penumpang yang terus meningkat.

"Sekarang yang terjadi cadangan sudah habis terpakai dan beberapa kereta sudah tidak dapat difungsikan, sehingga penggantian dan penambahan kereta ini mendesak," tuturnya.

3. KAI dicecar karena dirut absen

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelum pemaparan, anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dari fraksi PDIP mempertanyakan keberadaan Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo yang absen alias tak hadir dalam RDP tersebut.

"Interupsi pimpinan, Bapak tidak jelaskan Dirut Bapak di mana? Ini rapat penting loh, Pak,” kata Mufti Anam.

Didiek sendiri sedang berada di Paris, Prancis untuk bertemu dengan CEO Siemens Asia Pasific yang merupakan operator teknis LRT Jabodebek untuk membahas persinyalan dan telekomunikasi. Namun, Mufti tak menerima jawaban tersebut. Menurutnya, rapat ini sangat penting karena KAI akan meminta PMN dengan nominal yang besar.

"Mohon izin pimpinan, ini kita mau bahas soal persetujuan PMN. Artinya, PMN tidak penting buat Pak Dirut, lebih penting Siemens tadi. Kalau perlu (rapat ini) ditunda saja kalau memang tidak penting atau tiadakan saja dengan KAI ini Pak,” ucap Mufti Anam.

Menengahi polemik itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengatakan pimpinan Komisi VI sudah menerima surat dari KAI pada Jumat, (5/7/2024) lalu bahwa Didiek tak bisa hadir karena alasan pertemuan dengan CEO Siemens tersebut.